TEMPO.CO, Jakarta - Calon Ketua Umum PSSI periode 2016-2020 Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyatakan dukungan pemerintah terhadap organisasi sepakbola terbesar nasional itu bersifat mutlak.
"Saya tidak mungkin maju jika tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis di Jakarta Senin.
Mantan Panglima TNI itu menyebutkan pertimbangan utama mencalonkan diri sebagai Ketum PSSI lantaran dukungan pemerintahan Joko Widodo.
Baca: Sidang Komite Banding PSSI: 3 Calon Diterima, 7 Ditolak
Dikatakan Moeldoko, PSSI merupakan anggota FIFA namun juga sebagai aset bangsa yang harus dikelola bersama pemerintah untuk kebaikan masyarakat Indonesia.
Moeldoko mencontohkan kekisruhan PSSI dengan pemerintah berdampak besar terhadap perkembangan sepakbola nasional termasuk nasib pemain, klub maupun hubungannya dengan FIFA.
Pensiunan TNI lulusan terbaik AKABRI 1981 itu mengatakan dukungan pemerintah akan menentukan kemajuan sepakbola pada suatu negara karena meliputi berbagai aspek seperti politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya.
Seperti halnya ketika terjadi kekisruhan antara pemerintah dengan PSSI pada awal 2011, sepakbola nasional mendadak hilang usai menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 dan Piala AFF 2010.
Baca: Polemik Lokasi Kongres PSSI, Moeldoko: Asal di Indonesia
Purnawirawan jenderal TNI bintang empat itu berharap pelaksanaan Kongres PSSI pada 17 Oktober 2016 berjalan demokratis dengan semangat rekonsiliasi, tanpa manipulasi dan politik uang.
Lebih lanjut, Moeldoko mengungkapkan kepemimpinan yang kuat akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja PSSI dengan mengedepankan "humas relation" untuk kemajuan organisasi.
"Saya berharap seluruh proses Kongres sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan harus berjalan sesuai nilai dan prinsip demokrasi yang terbuka, fair, adil dan saling respek dalam kesetaraan," tutur Moeldoko.
Moeldoko pun mengajak seluruh pihak berkepentingan sepakbola Indonesia meninggalkan masa lalu yang kelam dan menyambut masa depan untuk kemajuan persepakbolaan nasional.
ANTARA
