TEMPO.CO, Bogor - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng tidak menyetujui rencana kongres luar biasa yang digalang Forum Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menyelesaikan polemik dalam tubuh PSSI.
Ditemui di sela-sela Rapat Kerja Evaluasi Kabinet 2011 di Istana Bogor, Jawa Barat, politikus Partai Demokrat ini meminta solusi untuk persepakbolaan Indonesia menggunakan mekanisme arbitrase olahraga, baik yang berada di bawah FIFA (Fédération Internationale de Football Association) ataupun KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)
"Kalau PSSI dianggap melakukan kesalahan, ya masuk arbitrase. Bukan ke kongres luar biasa lalu mengganti kepengurusan," ujarnya. Apalagi, kepengurusan PSSI di bawah Ketua Umum Djohar Arifin terhitung masih baru. "Baru tiga bulan, kan tidak pas," kata Andi.
Penggunaan mekanisme arbitrase, kata Andi, sebelumnya juga digunakan untuk kasus calon Ketua Umum PSSI George Toisutta beberapa waktu lalu. "Yang penting tidak ada penggulingan. Pak Nurdin (Halid) sendiri kita tunggu sampai masa jabatan habis," kata dia.
Andi juga menyarankan agar Indonesian Super League (ISL) bisa satu atap dan duduk bersama dengan Indonesian Premier League (IPL). Apalagi beredar surat bahwa ISL ilegal. “Bisa dibilang begitu satu atap. Dulu waktu LPI ingin di bawah PSSI, tapi PSSI menolak. Tapi kalau PSSI ingin menaungi keduanya, ya silakan,” tambah Andi.
Andi pun menyayangkan situasi PSSI yang masih kisruh. "Sebelum kepengurusan ini kan ada Komite Normalisasi, seharusnya sudah normal. Yang normal satu kompetisi," kata dia.
Yang jelas, Andi melanjutkan, pemerintah tidak bisa turun tangan langsung. PSSI bisa melakukan mediasi dengan pihak seberang agar kekisruhan yang sudah akut ini bisa cepat selesai.
“Lagi pula FIFA tidak suka pemerintah turun tangan. Yang ada sekarang KONI harus bisa memediasi. Pemerintah juga pada dasarnya bisa, mari duduk juga bersama-sama para pemain,” imbuh Andi.
