TEMPO.CO , Jakarta:Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berencana akan menggelar pertemuan dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) seusai pagelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau. "Mungkin pertemuan seusai PON," kata Sekretaris Jenderal KONI Pusat, Hamidy, Jumat, 14 September 2012. "Secepatnya didiskusikan untuk mencari solusi terbaik. Semoga semua bisa menerima."
Hamidy enggan merinci pokok pembahasan yang akan dibawa ke pertemuan tersebut. Namun, salah satu pembahasan adalah persoalan sepak bola di PON. "Panitia Besar kan sudah dibentuk pemerintah sejak enam tahun lalu," kata dia. "Lalu kemudian ada konflik internal PSSI Pusat yang terbawa ke daerah. Jelas ada intrik, tapi harus ada kedewasaan dari semua pihak."
Kedewasan itu dinilai Hamidy dibutuhkan agar semangat kebersamaan PON tidak hilang. "PON kan acara nasional dan PSSI harus menjaga kebersamaan, jadi pelaksanaan PON bisa sukses. PON kan ada 33 daerah, jadi kita harus menjaga semua," kata Hamidy.
Hamidy enggan menanggapi pernyataan PSSI yang menilai KONI tidak tercantum dalam Undang-undang Olahraga Nasional. Termasuk ancaman PSSI yang ingin keluar dari keanggotan KONI. Menurut dia, ancaman tersebut hanya emosional.
"Nanti akan dikoordinasikan langkah terbaik," kata Hamidy. "Yang namanya sedang emosi tidak perlu kami tanggapi. Kami harus redam dan koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga."
PSSI sebelumnya mengancam akan keluar dari keanggotan KONI karena tidak sejalan dengan badan yang diketua Tono Suratman itu. Pasalnya, KONI beserta Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) serempak menyetujui tiga tim yang dinilai PSSI Pusat ilegal, yaitu Jawa Barat versi Tony Apriliani, Jambi versi Bujang Nasril dan Kalimantan Timur untuk tampil di PON.
ARIE FIRDAUS
Olahraga Terpopuler
Dijuluki Lionel Messi Indonesia, Apa Kata Andik?
Misteri Kematian 96 Pendukung Liverpool Terungkap
Menang Acara TV, Pemain Ini Direkrut Liverpool
MU Lirik Pemain Seri-B Italia
Berita terkait
Lakukan Doping di PON 2016, Banding 6 Atlet Binaraga Ditolak
6 September 2017
Komisi Banding Anti-Doping Nasional menolak banding enam atlet binaraga yang diputus bersalah menggunakan doping dalam PON 2016 lalu.
Baca Selengkapnya14 Atlet PON yang Doping Segera Disidangkan
14 Februari 2017
Dewan Disiplin Anti-Doping Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar sidang tujuh atlet terduga menggunakan zat doping dalam PON XIX.
Baca SelengkapnyaGubernur Jawa Barat Bagikan Bonus Rp 238 M buat Atlet PON
8 Februari 2017
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bonus uang senilai Rp 238,032 miliar untuk atlet PON 2016.
Baca SelengkapnyaFreeport Sumbang Dana PON 2020 Rp 440 Miliar
27 Januari 2017
Rencananya, dana itu akan digunakan untuk pembangunan kompleks olahraga Mimika.
Baca SelengkapnyaKasus Doping PON XIX, Ini Langkah Dewan Disiplin Antidoping
16 Januari 2017
Dewan Disiplin Antidoping menawarkan uji sampel kedua kepada
14 atlet pengguna doping saat PON XIX 2016 di Jawa Barat.
Kasus Doping PON Jawa Barat, Atlet Ditawari Buka Sampel Kedua
16 Januari 2017
Dewan Disiplin Antidoping dibentuk untuk menindaklanjuti kecurangan 14 atlet PON Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPemprov Bali Mulai Bagikan Sejumlah Bonus ke Atlet PON
20 Desember 2016
"Ini adalah capaian yang luar biasa dan sesuai dengan target yang diberikan."
Baca SelengkapnyaPlt Gubernur Soni Bakal Anggarkan Bonus Atlet Tahun Depan
18 Desember 2016
Jumlah bonus atlet dikurangi karena ada ketentuan yang membatasi.
Baca SelengkapnyaRiau Tebar Bonus Rp 17,4 Miliar kepada Atlet PON XIX
15 Desember 2016
Bonus diberikan kepada atlet berpretasi mulai esok hari, khusunya mereka yang memiliki rekening Bank Riau.
Atlet Papua Tagih Janji Bonus PON 2016
6 Desember 2016
Mereka menggelar aksinya dengan membawa medali yang diraih di kejuaraan PON Jawa Barat lalu serta spanduk-spanduk berisi tuntutan.
Baca Selengkapnya