TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng meminta Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia (KPSI) menyelesaikan sengkarut sepak bola nasional. Menyusul ancaman sanksi dari Federasi Sepak bola Internasional (FIFA) terhadap Indonesia.

"Jika buntu, maka pemerintah akan jalankan kewenangannya sesuai undang-undang. Seperti yang pernah kami lakukan," kata Menteri Andi Mallarangeng usai memanggil perwakilan PSSI dan KPSI di kantornya, kemarin. Tapi ia tidak memerinci Undang-undang yang dimaksud.

Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora)tidak mengakui kepengurusan Nurdin Halid sejak 2011 lalu. Kebijakan itu diambil Kemenpora berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 13, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.

"Yang penting, mudah-mudahan pembicaraan sekarang bisa ditindaklanjuti, sehingga Indonesia bisa menghindari sanksi FIFA itu," kata Andi. Ia berharap kongres pada 10 Desember nanti bisa berjalan lancar.

Sebelumnya, pada 26 November lalu, FIFA menyurati Menpora dan memberi sinyal akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia jika konflik tidak kunjung usai.

Terkait polemik pemilik suara di kongres, secara tegas Andi pun memberi jawaban. "Peserta kongres adalah Kongres 2011. Totanya ada 101," kata dia. Klub Liga Super Indonesia masih tercatat sebagai peserta kongres.

Dualisme yang menimpa beberapa klub, diserahkan Andi kepada Komite Bersama. "Biarkan itu (dualisme klub dan pengurus provinsi) disepakati di sidang Komite Bersama. Jika masih ada yang belum sepakat, baru meminta Konfederasi Sepak bola Asia (AFC) untuk menentukan hal tertunda itu, sehingga peserta kongres bisa ditetapkan dan kongres bisa berjalan pada 10 Desember," kata dia.

Ketua KPSI, La Nyalla Mattalitti optimis masalah sepak bola nasional. "Saya rasa akan selesai. Terlebih dengan sikap Pak Djohar Arifin Husin yang sudah mau menerima pemilik suara di Kongres Solo. Pemilik suara itu siapa, kan bisa pembuktian data-data yang ada," kata dia.

Ketua PSSI Djohar Arifin pun menyatakan ingin menyelesaikan konflik. Pihaknya bahkan meminta FIFA adil dalam melihat masalah sepak bola Indonesia. Pasalnya, menurut Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, ada beberapa pihak yang justru ingin agar Indonesia dijatuhi sanksi.

"Ada bukti file (sekelompok orang yang ingin Indonesia dihukum). Mudah-mudahan FIFA bisa lihat kondisi nyata, karena kami tidak langgar satu statuta pun. Kami diganggu orang luar, kok justru kami dihukum?" kata dia.

ARIE FIRDAUS