(ki-ka) Mantan Pelatih Timnas Nil Maizar, Menpora Roy Suryo dan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin saat merayakan bersama ulang tahun PSSI ke 83 di stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, (19/4). TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Sleman--Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyarankan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin mengeluarkan surat pemecatan pengurus provinsi (Pengprov) yang menentangnya. Sebab, pengangkatan ke 14 pengurus itu diklaim mereka dilakukan oleh Djohar sebagai caretaker.
Konflik berkepanjangan di tubuh PSSI bahkan pasca kongres luar biasa (KLB) digelar. Para eksekutif komite yang tidak puas pun didukung oleh para pengurus PSSI provinsi untuk menggugat Djohar. Bahkan melaporkannya ke polisi dan sempat menyegel kantor PSSI.
"Saran saya, buat surat pemecatan kepada pengprov yang jadi caretaker dan kembalikan ke pengurus lama. Pak Djohar kan tidak membuat surat pemecatan," kata Roy di Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (18/5).
Keruwetan dalam tubuh PSSI ini harus segera diselesaikan. Keruwetan itu muncul jauh sebelumnya. Saat muncul KPSI. Namun saat KLB, KPSI bubar. Pasca KLB pun, banyak yang meminta Roy untuk membatalkan hasil KLB. Padahal KLB konstitusional. Mereka juga ikut dari awal hingga akhir kongres.
Ia menegaskan, Djohar Arifin harus lebih tegas dengan membuat surat pemecatan itu. Soal penyegelan kantor dan laporan ke polisi masih terkait dengan KLB. Meskipun itu dinilai urusan internal PSSI, namun jika berlarut akan semakin runyam PSSI pimpinan Djohar. Surat pemecatan itu sangat diperlukan. Sebab para pengprov PSSI itu menganggap diri mereka masih sah.
Usai penyegelan kantor PSSI beberapa hari lalu, kunci diserahkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga selama 15 menit setelah itu langsung dikembalikan lagi ke PSSI. "Kunci langsung saya kembalikan, nanti dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima gratifikasi kunci," kata Roy sambil terkekeh.
Soal penyegelan kantor PSSI itu merupakan urusan internal. Ia meminta supaya Kementerian tidak dilibatkan. Dulu ikut campur, sekarang tidak? Ia menjelaskan, dulu ikut campur dalam pelaksanaan KLB karena menghadapi sangsi FIFA. Kalau sampai sangsi tersebut dijatuhkan ke Indonesia, persepakbolaan Indonesia pun akan habis. FIFA pun telah Sepakat dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menggelar KLB PSSI beberapa waktu lalu.
