10 Klub ISL Tak Punya NPWP

Reporter

Editor

Gabriel Wahyu Titiyoga

Sabtu, 14 Februari 2015 14:03 WIB

Pemain Persib Bandung, Vladimir Vujovic memegang Piala Liga Super Indonesia 2014 pada saat pawai di Bandung, Jawa Barat, 9 November 2014. Pesib menjadi juara setelah menunggu 19 tahun. ANTARA/Novrian Arbi

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menyatakan tidak akan memberikan surat rekomendasi penyelenggaraan Liga Super Indonesia (LSI) 2015. Sebab, pengelola kompetisi itu, PT Liga Indonesia, belum memenuhi persyaratan yang diminta BOPI. Bahkan banyak klub peserta LSI 2015 yang tengah bermasalah.

Menurut Oegroseno, koordinator Tim 9--tim yang dibentuk pemerintah untuk membenahi kompetisi sepak bola Indonesia--surat rekomendasi adalah salah satu syarat administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan surat izin keramaian dari kepolisian. "Kepolisian sudah sepakat bahwa surat izin keramaian tidak akan diterbitkan tanpa rekomendasi dari BOPI," katanya, Jumat, 13 Februari 2015.

LSI 2015 akan diikuti 18 klub. Menurut Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin, LSI 2015 akan dimulai pada 20 Februari 2015.

Tapi ternyata sebagian besar peserta liga belum memenuhi persyaratan yang diminta BOPI. Bahkan banyak klub yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). "Ternyata sepuluh klub belum memiliki NPWP," kata Ketua Bidang Hukum, Pengawasan, dan Pengendalian BOPI Iman Suroso.

Iman mengatakan kepemilikan NPWP merupakan syarat standar sebuah klub sepak bola untuk berlaga baik di level nasional maupun internasional. "Jadi, kalau tim ini tidak bisa memenuhi syarat, berarti pengelolaan klub belum terlaksana dengan baik," kata Iman.

Menurut anggota Tim 9, Djoko Susilo, PSSI dan PT Liga Indonesia tidak melakukan tugas mereka dengan baik. "NPWP adalah hal yang simpel. Ini fakta yang terjadi. Sudah berapa tahun? Ini berarti PSSI abai," katanya.

PT Liga Indonesia harus menyerahkan tiga dokumen sebagai syarat mendapatkan surat rekomendasi BOPI. Dokumen tersebut yakni bukti pelunasan tunggakan gaji klub, pembayaran pajak, dan kontrak kerja sama profesional antara klub, pemain, dan pelatih. Menurut Iman, baru Persipura Jayapura yang menyertakan dokumen kontrak profesional untuk pemain lokal. "Itu pun masih harus direvisi," katanya.

PT Liga Indonesia gagal melengkapi persyaratan dokumen yang diminta BOPI sesuai dengan tenggat, yakni 7 Februari lalu. Tapi BOPI masih menunggu PT Liga menyerahkan syarat-syarat yang kurang. "Kantor kami buka 24 jam," kata Heru.

CEO PT Liga Joko Driyono mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan BOPI. "Bila nanti mereka dan kepolisian tidak mengizinkan kickoff, ya, kami ikuti," kata Joko.