PSSI Beberkan Kerugian Penundaan Kick Off LSI ke DPR  

Reporter

Senin, 23 Februari 2015 17:17 WIB

Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin. TEMPO/Abdi Purmono

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Djohar Arifin membeberkan kerugian yang dialami semua pihak akibat penundaan kick off Liga Super Indonesia (LSI atau ISL) ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Djohar menyebut kerugian itu sebagai kerusakan parah persepakbolaan Indonesia.

"Kerugian ini mencakup materi, program pelatihan, sengketa klub dan sponsor, serta prestasi di kancah internasional," kata Djohar di Kompleks Parlemen Senayan, Senin siang, 23 Februari 2015.

Djohar datang ke Senayan bersama PT Liga Super Indonesia dan perwakilan 18 klub peserta Liga Super. Ditemui oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Ketua Komisi Olahraga Teuku Riefky Harsya, mereka mengadukan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga menunda kick off yang seharusnya digelar Sabtu pekan lalu.

Penudaan itu adalah dampak dari kegagalan sejumlah klub memenuhi persyaratan dalam proses verifikasi yang dilakukan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), lembaga di bawah pemerintah.

Menurut Djohar, kerugian materi mencakup biaya transportasi yang sudah dikeluarkan klub untuk mengikuti kompetisi tahunan tersebut. Mulai dari tiket pesawat, hotel, serta akomodasi selama kompetisi.

Begitu juga dengan tiket yang sudah disiapkan dan terjual kepada penonton serta penyewaan lapangan yang sekaligus mengacaukan program pelatihan para pemain. "Sehari saja ditunda, kerugian bisa mencapai jutaan rupiah," kata Djohar.

Pemain, ujar Djohar, juga mengalami kerugian besar karena kontrak mereka menjadi lebih panjang. Namun, honorarium yang diterima berjumlah jumlah yang sama.

Lebih parah lagi, Djohar mengatakan, klub maupun PT Liga selaku penyelenggara kompetisi bisa menghadapi gugatan dari para sponsor. Sebab, mereka sudah menggelar promosi, tapi jadwal kick off malah ditunda. "Stasiun TV yang sudah mengikat kontrak tayang bisa juga menuntut," ucapnya.

Kerugian lainnya adalah Indonesia bisa tidak memiliki perwakilan klub dalam Liga Champions Asia yang digelar November 2015. Itu lantaran ISL yang ditunda bisa belum kelar sebelum kompetisi tersebut.

Dampak paling buruk, kata Djohar, FIFA sebagai asosiasi sepak bola dunia bisa menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Ancama itu sudah datang dari surat yang dilayangkan ke PSSI hari ini. "Kami memohon bantuan ke DPR agar kami terlepas dari semua ini," ucapnya.

TRI SUHARMAN

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Hasil Liga 1: RANS Nusantara FC Jadi Tim Terakhir yang Terdegradasi, Susul Persikabo 1973 dan Bhayangkara FC

2 hari lalu

Hasil Liga 1: RANS Nusantara FC Jadi Tim Terakhir yang Terdegradasi, Susul Persikabo 1973 dan Bhayangkara FC

RANS Nusantara FC dipastikan terdegradasi dari Liga 1 setelah kalah 2-3 dari tuan rumah PSM Makassar pada pekan ke-34, Selasa, 30 April 2024.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya