TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erwin Dwi Budiawan mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) telah menyiapkan sanksi terhadap sepak bola Indonesia.

Salah satu cara menghindari sanksi itu, menurut dia, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi harus mencabut Surat Keputusan Nomor 01307 Tahun 2015 yang tidak mengakui seluruh kegiatan keolahragaan PSSI sebelum batas waktu yang diberikan FIFA yaitu 29 Mei 2015. "Salah satu jalan agar terbebas dari sanksi FIFA itu adalah mencabut SK Menteri karena bentuk intervensi pemerintah," kata Erwin di Jakarta, Rabu 27 Mei 2015.

Ketua Umum PSSI, La Nyalla Matalitti bersama wakilnya Hinca Panjaitan saat ini berusaha melobi FIFA agar sepak bola Indonesia tidak dijatuhi sanksi. Misalnya, dengan melaporkan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara yang menganulir keputusan Menpora. Akan tetapi, Erwin mengatakan upaya itu belum berhasil sebab itu bukan keputusan akhir. "Mereka cuma minta cabut SK, maka sanksi tidak diberikan," ujar Erwin.

Surat Keputusan Pembekuan PSSI oleh Menpora itu diterbitkan pada 17 April 2015 atau sehari sebelum PSSI menggelar Kongres Luar Biasa untuk memilih pengurus baru. Menteri Imam mengeluarkan surat itu setelah mengirimkan Surat Teguran Tertulis ketiga kepada PSSI yang ketika itu masih dipimpin Djohar Arifin Husin karena tetap membiarkan dua klub yang tidak mendapat rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia, yaitu Arema Cronus dan Persebaya Surabaya tetap ikut berkompetisi.

Menurut La Nyalla, kata Erwin, FIFA telah menyiapkan surat sanksi terhadap Indonesia dan akan dijatuhkan pada 30 Mei 2015 atau sehari setelah batas waktu yang diberikan jika Menteri Imam tidak mencabut SK itu. "Pak La Nyalla bahkan berpesan pada saya tadi pagi, beliau sudah berusaha keras agar kita tidak di-suspend," ujar Erwin.

Terkait kasus penggerebekan ofisial FIFA, menurut Erwin, tidak mempengaruhi jalannya Kongres Pemilihan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia di Zurich. Saat ini La Nyalla dan Hinca sudah berada di markas FIFA untuk menghadiri kongres itu. "Yang digerebek itu bukan FIFA tetapi ofisial FIFA terkait kaus suap," ujar dia.

Selanjutnya: Strategi Politik PSSI
<!--more-->
Strategi Politik PSSI

Sementara La Nyalla dan Hinca berada di FIFA, Erwin bersama anggota Komite Eksekutif PSSI terus menggalang dukungan politis. Setelah Selasa kemarin mereka Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Bidang Olahraga DPR, sehari kemudian mereka Rapat Dengar Pendapat dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

Dalam rapat di DPD, PSSI meminta agar DPD mendesak Menpora mencabut SK itu. Pengurus PSSI menyampaikan ancaman FIFA jika SK itu tidak dicabut. Selain itu, pengurus PSSI mengungkapkan selama ini telah berusaha bertemu dengan Menteri tetapi tidak pernah diterima.

Setelah rapat, Ketua Komite III DPD, Hardi Selamat Hood membacakan tiga poin penting keputusan. Pertama, meminta Presiden, Pemerintah, Menpora, mentaati putusan sela PTUN. Kedua, mencabut SK Pembekuan terhadap PSSI. Ketiga, meminta keberadaan BOPI ditinjau kembali.

Surat keputusan itu, kata Hardi, akan disampaikan ke Menpora sore hari setelah rapat. Ia menegaskan keputusan lembaganya itu demi kepentingan sepak bola tanah air. "Kami tidak ingin memihak PSSI ataupun pemerintah," ujar dia, Rabu, 27 Mei 2015.

Mendekati batas waktu akhir yang diberikan FIFA, Menteri Imam tidak berada di kantornya. Menteri Imam sedang berada di Bangka Belitung untuk menghadiri Kejuraan nasional sepak bola Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pengembangan Latihan Pelajar Daerah (PPLD).

RINA WIDIASTUTI