Sejumlah suporter melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, 16 Mei 2015. Pengunjuk rasa menuntut adanya kejelasan liga dan persepakbolaan Indonesia akibat kisruh PSSI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. ANTARA/Novrian Arbi
TEMPO.CO, Jakarta - Desakan untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tentang sanksi administrasi terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) semakin kuat. Salah satu lembaga olahraga yang menginginkan pencabutan itu adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Wakil Ketua Umum Bidang Media, Humas, Kesejahteraan Pelaku Olahraga, dan Umum KONI Kuntransmiadi Inugroho menyatakan sikap lembaganya terhadap konflik antara Menpora dan PSSI tetap sama dengan yang pernah mereka sampaikan kepada Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang berlangsung Senin lalu.
"Kami sudah meminta DPR mendesak pemerintah untuk mencabut surat keputusan sanksi administrasi terhadap PSSI," kata Inugroho dalam acara temu media di Gedung KONI, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2015. "Setelah itu, adakan dialog antara Menpora dan PSSI."
Pekan ini, Komisi Olahraga DPR-RI mengadakan rangkaian rapat dengar pendapat secara terpisah dengan berbagai pihak, yaitu KONI, PSSI, dan Menpora, mulai Senin, 25 Mei 2015. Salah satu ihwal yang dibahas adalah masalah sanksi terhadap PSSI dan ancaman skors yang bakal dijatuhkan Badan Sepak Bola Dunia (FIFA) jika sanksi terhadap PSSI itu tidak dicabut. Namun, rencana rapat dengar pendapat dengan Menpora pada Rabu, 27 Mei lalu, batal lantaran jadwal Menteri padat dengan kegiatan persiapan menghadapi SEA Games 2015.
Dalam rapat dengar pendapat dengan PSSI Selasa lalu, Komisi Olahraga sepakat meminta pimpinan DPR untuk mendesak pemerintah agar surat Menpora bernomor 01307 tahun 2015 itu dicabut. Mereka mempertimbangkan ancaman sanksi FIFA yang semakin dekat. Lembaga sepak bola dunia itu memberi tenggat pencabutan surat Menpora pada 29 Mei 2015.
