TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah dijatuhkannya sanksi oleh FIFA kepada PSSI. Pemerintah juga menegaskan tidak abai untuk harus segera melakukan sejumlah langkah strategis sebagai konsekuensi dari sanksi tersebut. Hal ini disampaikan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui web resminya pada Minggu, 31 Mei 2015.
Kemenpora akan bersinergi dengan berbagai lembaga terkait untuk segera menyempurnakan cetak biru atau blue print pembenahan sepak bola nasional dalam waktu secepatnya.
Dengan melibatkan semua pihak diharapkan dapat diperoleh grand strategi yang komprehensif, transparan, obyektif, dan dengan target total prestasi yang signifikan dalam penataan ulang sistem pengelolaan persepakbolaan nasional Indonesia.
Terkait dengan kelanjutan kompetisi, Kemenpora melalui Tim Transisi akan menggulirkan kembali berbagai tingkatan kompetisi, baik profesional maupun amatir. Kompetisi ini ditata bukan hanya dengan menekankan aspek teknis persepakbolaannya saja, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, kreativitas masyarakat, dan dinamika di masyarakat.
Para pemain domestik dan asing diminta tidak perlu khawatir, karena pemerintah tetap berkomitmen untuk kembali menggulirkan kompetisi dengan standar dan kualitas yang lebih baik. Dalam kompetisi nanti hak dan kewajiban para pemain, pelatih, dan perangkat pertandingan dapat terpenuhi secara lebih baik.
Kemenpora akan bersinergi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) agar Indonesia tidak terlalu lama dikenai sanksi FIFA. Kemenpora juga mengajak pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, serta pemerintah daerah bersama-sama membangun persepakbolaan nasional ke arah yang lebih baik.
