TEMPO.CO, Jakarta - Komite Khusus (Adhoc) Integritas Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyiapkan beberapa metode untuk mencegah terjadinya kasus pengaturan skor maupun manipulasi pertandingan.

Penasihat Komite Integritas PSSI Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti, Rabu, mengatakan banyak yang bisa dilakukan untuk pencegahan, salah satunya dengan meningkatkan pengawasan terhadap semua pertandingan, baik Liga 1, 2 maupun 3.

"Dengan demikian, komite dapat mendeteksi kecenderungan adanya pengaturan skor atau tidak sejak awal," ujar Kapolri periode 2015-2016 tersebut.

Jika ditemukan ada "sinyal" tindakan yang di luar aturan, lanjutnya, komite akan langsung melakukan penyelidikan. Mereka akan memberikan penilaian dan rekomendasi, apakah kasus itu dapat diselesaikan secara internal sepak bola atau dialihkan ke kepolisian jika ditemukan unsur pidana.

"Deteksi itu bisa melalui sistem, orang atau teknologi. Kami tegaskan bahwa kami 'zero tolerance' terhadap pelanggaran," kata dia.

Sementara Ketua Komite Integritas PSSI Ahmad Riyadh menambahkan mereka nantinya juga akan membuka aduan langsung dari masyarakat untuk mempertajam pengawasan pertandingan.

Dengan melibatkan publik, Ahmad berharap masyarakat dapat mendukung perbaikan sepak bola nasional. "Kami akan umumkan bagaimana aplikasi pengaduannya," tutur Ahmad.

Keberadaan Komite Ad Hoc Integritas PSSI diresmikan pada kongres tahunan PSSI pada Januari 2019. Memberikan rekomendasi terkait persoalan hukum, perubahan regulasi dan kejadian kecurangan sepak bola menjadi tugas utama komite tersebut.

Setiap informasi yang ada di meja komite integritas akan ditelaah lebih lanjut.

Untuk kasus-kasus pelanggaran aturan, komite ad hoc akan menghasilkan sebuah saran yang diajukan ke komite eksekutif PSSI, apakah kejadian itu diselesaikan melalui badan hukum PSSI atau dialihkan ke kepolisian karena sudah masuk ranah hukum. Komite Adhoc Integritas PSSI beranggotakan tiga orang, di luar ketua Ahmad Riyadh dan wakil ketua Azwan Karim (juga direktur klub Persita Tangerang), serta tiga orang penasihat.

Semua berlatar belakang bidang hukum, termasuk pihak kepolisian, dan berasal dari luar sepak bola. Para anggota itu adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Abdul Rachmad Budiono, Brigjen Polisi Hilman SIK dan Koordinator Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Daru Tri Sadono.

Sementara posisi penasihat diberikan kepada nama-nama yang tidak asing di dunia hukum, yakni Kapolri periode 2015-2016 Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial tahun 2013-2016 Muhammad Saleh dan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum Noor Rachmad.