SOS: Perlu Dibentuk Lembaga Semacam Densus Anti Mafia Bola

Reporter

Tempo.co

Editor

Ariandono

Rabu, 26 Juni 2019 01:51 WIB

Terdakwa kasus mafia bola Dwi Irianto alias Mbah Putih (kiri) dan Tjan Ling Eng alias Johar Ling Eng (tengah) bersiap menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin, 24 Juni 2019. Jaksa penuntut umum menuntut Dwi Irianto alias Mbah Putih 1,5 tahun penjara dan Johar Ling Eng 2 tahun penjara. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator LSMSave Our Soccer (SOS), Akmal Marhali menyesalkan langkah Polri yang tidak memperpanjang masa tugas Satgas Anti Mafia Sepak Bola yang habis per 21 Juni 2019. Harapan masyarakat sepak bola pun kini bertumpu pada keberadaan Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN), sehingga perlu diperkuat Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Perlu Keppres tentang lembaga semacam Densus Anti Mafia Bola," ungkap Akmal Marhali dalam rilis yang diterima Tempo.co

Presiden Jokowi bisa menunjuk KPSN sebagai lembaga semacam Densus Anti Mafia Bola sebagaimana Densus 88/Antiteror.

Menurut Akmal, mafia pengaturan skor pertandingan atau match fixing di persepakbolaan nasional tidak kalah “sadis” dengan terorisme, sehingga KPSN perlu penguatan melalui keppres menjadi semacam Densus Anti Mafia Bola. Dalam pandangannya, tak ada lagi yang bisa dipercaya dalam pemberantasan match fixing, karena semua sudah "masuk angin".

Pengamat sepak bola dan Ketua LSM Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali. (istimewa)

Advertising
Advertising

Akibat merajalelanya mafia bola, kata Akmal, prestasi sepak bola Indonesia menjadi jeblok, miskin prestasi di tingkat regional maupun dunia, dan mafia bola itu masih banyak bercokol di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). “Agenda pertama KPSN adalah membersihkan PSSI dan menuntaskan pemberantasan match fixing sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.

Akmal juga mangapresiasi langkah KPSN mendaftarkan dua komisionernya, Karyudi Sutajah Putra dan Benny Erwin, menjadi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu misinya adalah agar pembersihan dugaan korupsi di tubuh PSSI dan persepakbolaan nasional mendapatkan prioritas dari KPK, karena sejak berdiri pada 2003 hingga sekarang ini lembaga antirasuah ini sama sekali tak pernah menyentuh dugaan korupsi di PSSI.

Padahal, katanya, PSSI juga mendapat anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga KPK pun berwenang untuk mengawasi PSSI.

“Kalau KPK memberi perhatian ke PSSI, niscaya federasi sepak bola nasional ini tak akan sampai carut-marut seperti sekarang ini,” kata Akmal lagi.

Berita terkait

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

41 menit lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

1 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

1 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

1 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

14 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

15 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

16 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

17 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

17 jam lalu

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

23 jam lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya