TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi kompetisi Liga sepak bola Indonesia dihentikan untuk sementara akibat wabah virus corona. Hal itu membuat sejumlah klub tidak mampu memenuhi hak-hak pemain secara utuh. Komisi X DPR RI pun meminta agar PSSI melindungi hak dan masa depan para pemain.

“Kami berharap mandeknya kompetisi sepak bola tidak membuat nasib pemain terkatung-katung. Harus ada kejelasan terkait hak-hak mereka. Aalagi mereka sudah menandatangani kontrak bersama dengan pihak klub,” ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda saat menggelar rapat dengar pendapat umum dengan pemangku olah raga secara virtual, Rabu, 8 April 2020.

Rapat dengar pendapat umum diikuti oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, perwakilan atlet bulu tangkis, perwakilan atlet angkat besi Eko Yuli Irawan, dan Yayuk Basuki sebagai praktisi olah raga. Dalam rapat ini dibahas pandangan para pemangku olah raga terkait pengelolaan cabang-cabang olah raga selama masa pandemi virus corona.

Huda menyebutkan PSSI memang telah memberikan surat edaran kepada klub peserta Liga I dan Liga II per tanggal 27 Maret 2020. Salah satu poinnya adalah klub harus tetap membayar gaji pemain maksimal 25 persen dari kesepakatan dalam kontrak selama kompetisi diliburkan. Namun, kebijakan itu banyak mendapatkan protes dari pemain.

“Ada klub yang hanya membayar 10 persen dari gaji dan membuat para pemain mereka kelimpungan. Kondisi ini harus disikapi oleh pemerintah karena para pemain juga mempunyai keluarga,” kata dia.

Politikus PKB ini berharap agar apapun keputusan PSSI terkait hak pemain didiskusikan di antara pemain, klub, dan PSSI sendiri.
Menurut dia, induk organisasi sepak bola dan klub bisa mengajak asosiasi pemain duduk bersama membicarakan hal tersebut. Apalagi ada wacana jika kompetisi sepak bola 2020 dihentikan saja karena ketidakjelasan kapan pandemi virus corona bakal berakhir. “Kalau nanti benar dihentikan kompetisinya harus ada skema perlindungan kepada pemain. Jangan sampai mereka putus kontrak dan ditelantarkan begitu saja,” ujar dia.

IRSYAN HASYIM