TEMPO Interaktif, Jakarta - Surat pegangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dari Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) terkait penyelenggaraan Liga Primer Indonesia dinilai menjadi satu gambaran tersendiri terkait peranan PSSI terhadap kegiatan persebakbolaan di Indonesia.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Djoko Pekik menyatakan bahwa kehadiran surat itu menjadi sebuah bukti hanya PSSI yang bisa menyelesaikan masalah tersebut.

“Dapat kita lihat di sini yang berperan adalah PSSI, jadi kembali kepada PSSI bagaimana menyelesaikan masalah itu. Mau mengurangi sanksi-sanksi atau justru membuatnya semakin bertambah,” kata Djoko saat dihubungi Jumat (14/1).

Dalam pandangan Djoko, hanya PSSI yang kemudian bisa menentukan langkah untuk bisa mengurangi sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan atau justru membiarkannya terus bertambah.

Djoko menyatakan, seharusnya PSSI memiliki kebijakan yang lebih arif dalam menyikapi kehadiran LPI. “Memang ada organisasi yang menggelar pertandingan yang tidak legal di bawah PSSI,” katanya.

Dengan adanya masalah semacam itu, menurut Djoko, PSSI harus memiliki jalan keluar yang paling tepat agar tidak lagi muncul dualisme dalam kompetisi sepakbola nasional seperti itu. “Kita hanya bisa menunggu apa yang akan dilakukan PSSI,” ujarnya.

Ketika ditanyakan masalah keberadaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) sebagai pemberi izin penyelenggaraan LPI, Djoko hanya bisa menyatakan bahwa ternyata hal itu terbukti tidak ampuh. “Karena yang berperan di sini adalah PSSI,” katanya.

Djoko mengharapkan agar dengan adanya masalah seperti ini, PSSI juga bisa lebih bijak dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi pada sepakbola Indonesia terhadap FIFA.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes menyatakan sudah mengantongi surat dari FIFA yang menjadi dasar untuk menindak LPI. Bermodalkan surat itu, Nugraha menyatakan bahwa PSSI berhak memberlakukan sanksi terhadap klub, pemain, pelatih, dan wasit yang terlibat dalam pertandingan-pertandingan yang digelar LPI.

Bentuk hukumannya berupa pencabutan lisensi bagi wasit atau pelatih, ketiadaan pengakuan dari PSSI terhadap pemain LPI yang berimbas pada larangan untuk tampil di pertandingan internasional.

EZTHER LASTANIA