TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI) memastikan akan tetap memberikan rekomendasi untuk Liga Super Indonesia (LSI) agar bisa menggelar kompetisi. Ketua Harian BOPI, Haryo Yuniarto, menuturkan selama ini ada informasi yang keliru terkait terbitnya surat keputusan BOPI nomor 015 tertanggal 5 November lalu.

"Seolah-olah pemerintah membatasi lingkup dari kegiatan masyarakat yang ingin melakukan pembinaan sepak bola profesional. Kami tegaskan SK tersebut tidak membatasi penyelenggaraan kegiatan sepak bola profesional," kata Haryp dalam konferensi pers di Gedung PPITKON Senayan, Jakarta, Selasa, 29 November 2011.

Haryo menyatakan, surat tersebut menjelaskan bahwa dalam kurun waktu tertentu sudah terbentuk PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS). "Tetapi apakah itu sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara kompetisi? Itu bukan satu-satunya," ujarnya.

Haryo melanjutkan, berdasarkan UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, BOPI tidak bisa mendiskriminasi kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. surat itu, menurut Haryo, lebih bersifat menata. "Jika cabang olah raga lain bisa bersinergi melakukan kegiatan bersama-sama, mengapa sepak bola tidak bisa?," ujarnya.

Oleh karena itu, surat yang dikeluarkan untuk kepolisian dari pihaknya bukan semata-mata berlaku untuk LPIS. Surat berisi rekomendasi penyelenggaraan kompetisi itu hanya untuk penegasan kepihak yang berwenang untuk masalah keamanan.

"Tapi untuk yang bersifat hal teknis, seperti regulasi pertandingan, sudah merupakan wilayah PSSI, kami tidak ingin ikut campur," ujarnya. BOPI memastikan rekomendasi mereka akan membuat PT Liga Indonesia legal menggelar pertandingan LSI.

Haryo menyatakan, sejauh ini Liga Indonesia sudah mendapatkan izin untuk menggelar pertandingan sejak 25 November lalu. Meski demikian, Haryo mengaku masih belum bisa memastikan keberlangsungan LSI legal atau tidak. "Legal atau ilegal harus dilihat lagi, apakah sesuai dengan aturan FIFA yang merupakan acuan dari aturan PSSI. Kita akan bahas lagi masalah ini dengan PSSI," ujarnya.

Dia melihat apa yang terjadi saat ini tidak sama dengan saat terbentuknya Liga Prima Indonesia (LPI) yang dianggap break away league. Bagi Haryo LPI masuk dalam naungan BOPI karena tidak diikuti anggota PSSI. "Saat ini berbeda, karena yang berada di luar kompetisi PSSI justru para anggota PSSI sendiri. Itu yang justru jadi pertanyaan, mengapa keinginan anggota sendiri tidak diakomodir oleh PSSI?" katanya.

Haryo menambahkan kehadiran dua kompetisi yang kini berjalan kembali harus diselesaikan internal PSSI sendiri. "Mereka harusnya duduk bersama, berbicara. Mencari jalan keluar yang terbaik," imbuhnya.

EZTHER LASTANIA