Pesepakbola kesebelasan Persema malang, Mamoun (kanan) berhasil melewati dua pesepakbola kesebelasan Pelita Jaya, Ardan Aras (tengah) dan Ramirerez (kiri) dalam pertandingan kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu (31/10). ANTARA/Ari Bowo Sucipto
TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan PT Liga Indonesia memasuki babak baru. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melayangkan surat kepada kedua pihak untuk bertemu pada pertengahan Februari 2012.
"Kami sudah menerima surat panggilan dari pengadilan untuk datang 16 Februari ini. Kami akan menunjukkan bahwa PSSI adalah pemegang saham mayoritas di PT Liga Indonesia," kata Direktur Legal PSSI, Finantha Rudy, ketika ditemui di Hotel Mulia, Senin, 30 Januari 2012.
Kisruh PSSI dengan PT Liga terjadi karena kedua pihak sama-sama mengklaim sebagai pemegang saham mayoritas di operator kompetisi Indonesia Super League tersebut. PSSI menganggap 99 persen saham PT Liga adalah milik PSSI. Sementara PT Liga mengklaim mayoritas saham milik klub-klub peserta Indonesia Super League.
PSSI menyatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih mencatat PSSI sebagai pemegang saham mayoritas di PT Liga Indonesia. Sementara PT Liga Indonesia merujuk pada hasil Kongres Bali yang menyatakan 99 saham PT Liga dimiliki klub-klub peserta Indonesia Super League.
Karena itu, PT Liga tak menggubris permintaan PSSI untuk menggelar kongres luar biasa. PT Liga juga tak mengizinkan Deloitte, auditor internasional yang ditunjuk PSSI, mengaudit keuangan mereka. PSSI pun berang karena hampir 75 persen keuangan PSSI berada di PT Liga.
PSSI juga melayangkan surat ke Badan Liga Indonesia untuk segera menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Namun, lagi-lagi permintaan ini tak digubris. Karena itulah, kata Finantha Rudy, PSSI lalu meminta bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan dengan PT Liga nanti, kata Rudy, PSSI akan meminta laporan keuangan PT Liga Indonesia dan pertanggungjawaban pengurus. Selain itu, Rudy melanjutkan, "Kami juga minta pengurus PT Liga Indonesia diganti."
