Agum Gumelar Apresiasi Pemerintah Aktifkan Lagi PSSI  

Reporter

Editor

Anton Septian

Senin, 25 Mei 2015 13:12 WIB

Agum Gumelar adalah anggota Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan Prabowo dipecat dari militer pada 1998. Prabowo kala itu melakukan tindakan di luar kewenangannya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Sepak Bola Indonesia Agum Gumelar mengapresiasi langkah pemerintah yang berencana mencabut pembekuan induk sepak bola nasional tersebut. Menurut dia, langkah itu perlu dilakukan untuk menghindari sanksi dari badan sepak bola dunia, FIFA.

"Kalau sampai ada sanksi dari FIFA, dampak buruknya tak hanya bagi sepak bola, tapi seluruh kehidupan masyarakat," kata Agum seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 25 Mei 2015. "Alhamdulillah hari ini sudah sepakat dan kami bisa mencegahnya sebelum batas 29 Mei 2015."‎

Pemerintah berencana mencabut pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Langkah itu disepakati setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Komisi Olahraga Nasional Indonesia, serta perwakilan PSSI.

Menurut Agum, FIFA dikenal tegas dalam memberikan sanksi bagi anggotanya yang melanggar aturan. Apalagi pada perkembangan terakhir, FIFA bahkan sudah menolak untuk bertemu anggota tim transisi. FIFA, dalam surat terakhir, menegaskan menolak bertemu tim transisi utusan Menpora.

Dia berharap PSSI segera merampungkan urusan teknis, termasuk menjadwal ulang kompetisi. Jalannya kompetisi, kata dia, sangat mempengaruhi pembinaan usia muda. "Menjadwal ulang kompetisi memang bukan perkara mudah, tapi kami serahkan semuanya pada PSSI."

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi beberapa waktu lalu memutuskan untuk membekukan PSSI. Keputusan itu diambil setelah tiga surat teguran tertulis tidak ditanggapi serius oleh induk olahraga bola sepak tersebut. ‎Dalam surat keputusan yang ditandatangani Menteri Imam Nahrawi pada 17 April 2015 tersebut dijelaskan bahwa sampai tenggat batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran tertulis I, II, dan III, PSSI terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah.

PSSI dan PT Liga Indonesia juga dinilai mengabaikan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia yang mencoret Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dari daftar peserta kompetisi Liga Super Indonesia 2015 karena adanya klaim kepemilikan ganda. Namun ternyata kedua klub tetap melakukan dua pertandingan di kandang masing-masing.

‎Menpora memberikan sanksi administratif dengan tidak mengakui semua kegiatan keolahragaan yang dilakukan PSSI.

FAIZ NASHRILLAH‎‎‎‎


Berita terkait

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

53 hari lalu

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

Sejumlah tokoh daerah dan nasional melayat jenazah Solihin GP (Gautama Purwanegara) di rumah duka maupun di Gedung Sabau Markas Kodam III Siliwangi, Bandung, Selasa, 5 Maret 2024. Selewat tengah hari jenazah Solihin GP alias Mang Ihin diserahkan pihak keluarga ke Panglima Kodam III Siliwangi untuk menjalani prosesi pemakaman secara militer hingga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. "Pak Solihin seorang pemimpin yang tegas tapi sangat ramah ke rakyat," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung menjelang pemakaman.

Baca Selengkapnya

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

56 hari lalu

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

Dewan Kehormatan Perwira memutuskan Prabowo bersalah dan memecatnya dari TNI pada 1998. Berikut profil 7 anggota DKP termasuk SBY dan Agum Gumelar.

Baca Selengkapnya

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

56 hari lalu

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

Prabowo dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. "Anehnya", saat maju Pilpres 2024, didukung dua anggota DKP yang memecatnya.

Baca Selengkapnya

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

58 hari lalu

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.

Baca Selengkapnya

Dukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira

28 Desember 2023

Dukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira

Benny mempertanyakan sikap Wiranto, SBY, dan Agum Gumelar yang saat ini mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

72 Tahun Prabowo Subianto: Begini Perjalanan Karier Militer dan Politiknya, Tiga Kali Gagal Pilpres

17 Oktober 2023

72 Tahun Prabowo Subianto: Begini Perjalanan Karier Militer dan Politiknya, Tiga Kali Gagal Pilpres

Prabowo Subianto hari ini berulang tahun ke-72. Ia jadi Menteri Pertahanan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin sampai periode 2024. Begini karier militernya.

Baca Selengkapnya

Saat Demokrat Gabung Koalisi Indonesia Maju, 4 Jenderal TNI Hadir: SBY, Prabowo, Wiranto, dan Agum Gumelar

20 September 2023

Saat Demokrat Gabung Koalisi Indonesia Maju, 4 Jenderal TNI Hadir: SBY, Prabowo, Wiranto, dan Agum Gumelar

Jenderal TNI purnawirawan SBY, Prabowo, Wiranto dan Agum Gumelar hadir saat Partrai Demokrat resmikan gabung dengan Koalisi Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya

Bertubi Kritik Revisi UU TNI, Ini Kata Imparsial, Agum Gumelar dan Usman Hamid

24 Mei 2023

Bertubi Kritik Revisi UU TNI, Ini Kata Imparsial, Agum Gumelar dan Usman Hamid

Direktur Imparsial Gufran Mabruri menyebut revisi UU TNI merupakan upaya untuk melemahkan supremasi sipil terhadap militer. Apa kata Agum Gumelar?

Baca Selengkapnya

Penempatan TNI di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI, Agum Gumelar: Jangan, Enggak Perlu Lagi

22 Mei 2023

Penempatan TNI di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI, Agum Gumelar: Jangan, Enggak Perlu Lagi

Agum Gumelar angkat bicara soal langkah pemerintah yang hendak merevisi UU TNI, salah satunya TNI bakal bisa menduduki beberapa jabatan sipil.

Baca Selengkapnya

Prabowo Kunjungi Sejumlah Jenderal Senior, dari Widodo AS hingga Hendropriyono

25 April 2023

Prabowo Kunjungi Sejumlah Jenderal Senior, dari Widodo AS hingga Hendropriyono

Prabowo menemui Try Sutrisno, Widodo AS, Hendropriyono, Agum Gumelar dan Wiranto.

Baca Selengkapnya