Capres PDIP Joko Widodo bersama Cawapres PDIP Jusuf Kalla, menggunakan sepeda ontel menuju KPU untuk mengikuti pendaftaran Pilpres, di kediaman Megawati jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5). Jokowi dan JK resmi diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura untuk Pilpres 9 Juli mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendadak mengungkapkan rencananya mencabut pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Kalla berencana mengambil kebijakan kontroversial itu dengan dalih menghindari sanksi dari badan sepak bola dunia (FIFA). (Baca: Pembekuan PSSI, Menpora dan Wapres Beda Pendapat)
Kebijakan Kalla berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo. Jokowi mendukung pembekuan PSSI. Sikap Jokowi ini ditegaskan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. "Presiden meminta saya terus melakukan perubahan terkait dengan tata kelola sepak bola, tidak boleh berhenti," kata Imam pada 6 Mei 2015.
Kalla sudah menunjukkan sikapnya sebelum Menteri Imam membekukan PSSI pada 18 April 2015. Kalla menerima kunjungan Tim Sinergi PSSI yang mengadukan Kementerian Olahraga lantaran melarang Arema Cronus dan Persebaya Surabaya berkompetisi di Liga Bank Nasional Qatar pada 1 April 2015. (Simak: Pemainnya Ditolak Masuk Indonesia, Pahang Kritik PSSI)
Pada hari yang sama, Kalla menelepon Nahrawi. Dia meminta pemerintah membiarkan 18 klub mengikuti Liga BNQ alias mengakomodasi Arema dan Persebaya. "Itu cara Wapres menghapus stigma bahwa keputusan yang diambil pemerintah akan memundurkan sepak bola," kata Nahrawi di majalah Tempo edisi 27 April.
Adapun Jokowi membiarkan Nahrawi melayangkan surat peringatan kepada PSSI karena lembaga itu bersikap abai dengan mendukung Arema dan Persebaya bermain meski keduanya tidak diizinkan Badan Olahraga Profesional Indonesia. Sikap itu terbukti dalam surat peringatan kedua yang terbit setelah Nahrawi menggelar rapat dengan Jokowi di Istana pada 15 April lalu. (Baca pula: Persipura Lawan Pahang FA Batal, Siapa yang Salah?)
Sedangkan Kalla malah mengajak Nahrawi ke arena Kongres Luar Biasa PSSI di Surabaya. Saat itu Kementerian Olahraga sedang menyusun surat pembekuan PSSI. Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Olahraga, menyatakan pembekuan tak akan terjadi bila Menteri Nahrawi benar datang ke acara itu. "Karena sama saja hadir di tempat yang tidak diakui."
