TEMPO.CO, Jakarta - Keinginan Kementerian Pemuda dan Olahraga mengubah statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) rupanya hendak diwujudkan secara serius. Tim Transisi, lembaga yang dibentuk Kementerian Olahraga untuk menggantikan peran PSSI yang vakum, kini berfokus membuat fondasi ruang gerak baru federasi sepak bola nasional tersebut. "Tim Transisi tinggal 'finishing touch' pada penyelesaian draf statuta PSSI," kata Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Olahraga, yang juga Sekretaris Tim Transisi, Rabu, 28 Oktober 2015.
Gatot menuturkan pengubahan statuta atau aturan tak lepas dari rangkaian agenda besar Tim Transisi menggelar Kongres Luar Biasa PSSI. Tim Transisi lebih dulu membuat aturan tersebut untuk menjamin tata kelola organisasi sepak bola yang profesional, transparan, dan kredibel ke depannya. Aturan itu kemudian dijadikan modal pembahasan dalam KLB. "Pada saatnya draf tersebut akan diuji publik untuk saling diperdebatkan," katanya.
Pengubahan statuta PSSI sudah digaungkan Menteri Olahraga Imam Nahrawi saat ditemui di ruang kerjanya pada awal Oktober lalu. Nahrawi menghendaki kewenangan instansinya membina dan mengawasi cabang olahraga juga dipatuhi PSSI. Maklum, statuta PSSI sejak 2009 hanya menyebutkan mereka yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia. Tak ada peran pemerintah yang secara gamblang tertuang di dalamnya.
Keinginan Nahrawi tentu bakal menggembosi independensi PSSI. Namum politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai pemerintah harus punya peran karena PSSI perlu mengedepankan transparansi keuangan, mengikuti aturan main negara, terlepas dari intrik politik, serta masalah hukum. Nahrawi akan mendorong terwujudnya pengubahan statuta ini melalui induk sepak bola dunia (FIFA) yang datang ke Indonesia pada awal November mendatang. "FIFA harus tahu bahwa regulasi yang dibuat federasi kita ini tidak memberi ruang yang jujur pada statutanya," kata Nahrawi saat itu.
