TEMPO.CO, Jakarta - Akmal Marhali, aktivis SaveOurSoccer, menyatakan pemerintah kalah selangkah dalam pembentukan Komite Ad Hoc Reformasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Hall itu dikarenakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) mengakomodasi perwakilan PSSI sebagai pemimpin komite Ad Hoc. "Satu hal yang harus dikritik adalah pemerintah lambat mengajukan nama perwakilannya kepada FIFA. Sehingga mereka kalah selangkah dari PSSI," ujarnya.

FIFA akhirnya membentuk Komite Ad Hoc Reformasi PSSI melalui suratnya pada akhir pekan lalu. Tercatat lima di antaranya adalah pengurus PSSI saat ini. Misalnya Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar yang ditunjuk sebagai ketua Komite Ad Hoc. Adapun wakilnya adalah IGK Manila yang tak lain anggota Dewan Kehormatan PSSI. Sedangkan pemangku kepentingan dari unsur PSSI sendiri adalah Tommy Welly.

Pemangku kepentingan lainnya adalah perwakilan Indonesia Super League (ISL) Joko Driyono yang tak lain bekas Sekretaris Jenderal PSSI, perwakilan sepak bola wanita Monica Desideria yang juga anggota Komite Sepak Bola Wanita PSSI, serta perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mahfudin Nigara yang notabene Wakil Ketua Komisi Banding PSSI.

PSSI mengusulkan nama mereka sepekan setelah delegasi FIFA berkunjung ke Indonesia awal November. FIFA memang memberi tenggat agar semua pemangku kepentingan mengajukan nama perwakilannya paling telat 13 November. Namun pemerintah menolak mengusulkan nama dengan dalih Komite Ad Hoc tak diberitahukan FIFA saat bertemu pemerintah.

Akmal lantas menyesalkan sikap pemerintah yang lamban tersebut karena hal ini memicu masalah baru, yakni arah kebijakan Komite Ad Hoc kemungkinan tak akan lepas dari pengaruh PSSI. Itu karena orang-orang PSSI sendiri yang paling berkuasa dalam wadah tersebut. "Saya pesimistis Komite bisa menghasilkan perubahan pada sepak bola Indonesia," ujarnya.

Akmal mengatakan, pemerintah memang berpeluang bergabung dalam Komite Ad Hoc. Sebab, FIFA dalam suratnya memberi kewenangan kepada Kementerian Olahraga untuk mengajukan perwakilannya. Menurut Akmal, perwakilan pemerintah tak bakal lepas dari lima anggota Tim Kecil yang sudah dilayangkan ke FIFA akhir November.

Meski demikian, Akmal menilai anggota Tim Kecil bakal sulit bergerak bila masuk ke dalam Komite Ad Hoc. Selain pimpinan komite adalah orang PSSI, ujar dia, anggota tim kecil dinilai kurang piawai melakukan diplomasi ke dalam negeri. "Memang mereka hebat untuk diplomasi luar negeri, tapi mereka juga harusnya orang-orang yang bisa merangkul stakeholder sepak bola Tanah Air," ujarnya.

Tim Kecil pemerintah tersebut adalah juru bicara Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewabroto, bekas Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo, bekas Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa Makarim Wibisono, bekas Ketua Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo, serta Dede Sulaiman, mantan pemain nasional.

TRI SUHARMAN