TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih diam ihwal Komite Ad-hoc Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang dibentuk Induk Sepak Bola Dunia (FIFA) akhir pekan lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan pemerintah kemungkinan bertindak setelah FIFA menggelar kongres luar bias di Zurich, Swiss, 26 Februari 2016.

"FIFA ingin mereformasi diri, reformasi itu yang kami tunggu, karena turunan dari reformasi itu yang akan diterapkan di Indonesia nantinya," kata Nahrawi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin malam lalu, "Mungkin juga menunggu pengurus baru," kata dia menambahkan.

Nahrawi mengatakan reformasi yang bakal menjadi aturan baku kongres FIFA tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah membenahi sepak bola nasional. Sebab FIFA nantinya menghendaki anggota federasinya bebas dari unsur politik, persoalan hukum, bebas pengaturan skor, bebas tunggakan gaji pemain, serta transparansi keuangan. "Kami ingin semua unsur itu berjalan di Indonesia," ucapnya

Pemerintah hingga kini belum mengajukan perwakilannya dalam komite ad hoc. Pemerintah keberatan bergabung lantaran tujuh dari sembilan anggota komite berasal dari usulan PSSI. Bahkan lima di antaranya masih pejabat aktif di organisasi pimpinan La Nyalla Machmud Mattalitti itu. Salah satunya Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar yang didapuk selaku ketua komite. Pemerintah khawatir keputusan komite sulit merepresentasikan suaranya.

Komite Ad hoc adalah gagasan delegasi FIFA saat berkunjung ke Indonesia awal November. Yang kemudian disahkan dalam rapat komite eksekutif FIFA di Zurich pekan lalu. Sejak awal, gagasan ini menuai masalah karena dicetuskan di luar kesepakatan dengan pemerintah. Padahal kedua belah pihak telahmenyepakati pembentukan tim kecil untuk menyelesaikan kisruh sepak bola tanah air.

Untuk saat ini, Nahrawi mengatakan pemerintah memilih menunggu komitmen FIFA untuk mengesahkan tim kecil tersebut. Tim kecil yang hanya diisi unsur pemerintah dengan perwakian FIFA itu, kata Nahrawi, sudah disepakati secara tegas di hadapan Presiden Joko Widodo. Sehingga pemerintah bakal lebih terbuka bila FIFA memenuhi komitmennya.

Namun kebijakan FIFA yang mengedepankan komite ad hoc, Nahrawi menambahkan, membuat pemerintah menemukan kesan yang buruk terhadap FIFA. Apalagi organisasi tersebut memilih orang-orang PSSI yang notabene sudah dibekukan kepengurusannya sejak April lalu sebagai anggota komite. "Saya merasakan ini memang sengaja dibikin FIFA agar pemerintah tidak berkutik," ucap Nahrawi, " Dari situ saya sangat pesimistis, reformasi sepak bola bisa terjadi."

Nahrawi lantas menegaskan tujuan pemerintah adalah mereformasi sepak bola. Ia yakin reformasi berjalan bila hanya pemerintah yang berada dalam komite ad hoc atau hanya dalam bentuk tim kecil. Oleh karena itu, pemerintah memilih diam kendati terus dirayu oleh FIFA untuk bergabung dalam komite tersebut, "Kami masih mempelajarinya," kata dia.

I Gusti Kompyang Manila menyatakan belum bekerja kendati telah ditunjuk FIFA sebagai wakil ketua komite ad hoc sejak pekan lalu. Namun anggota Dewan Kehormatan PSSI tersebut menyesalkan sikap pemerintah yang emoh memasukkan perwakilannya dalam wadah tersebut, "Itu tidak elok," kata Manila saat dihubungi, kemarin.

Bila pemerintah resmi menolak, Manila yakin FIFA tak akan memulihkan sanksi sepak bola Indonesia hingga waktu yang panjang. Itu lantaran peran pemerintah dalam komite, kata dia, menjadi kunci pencabutan sanksi terhadap PSSI. "Mari sama-sama melepaskan kepentingan demi pembenahan sepak bola kita," ujar bekas manajer Tim Nasional tersebut.

Kendati tak menampik komite diisi mayoritas pengurus PSSI, Manila menjamin keputusan komite bakal bersifat netral. Musababnya, kinerja komite bakal dikontrol langsung oleh FIFA maupun masyarakat. Manila juga bakal mengusulkan tata tertib komite yang berisi setiap keputusan lebih mengedepankan suara semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah. "Kami tidak boleh berat sebelah karena akan kritik. Kami harus berdiri untuk pembenan sepak bola," ucap dia.

TRI SUHARMAN