TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali mengatakan keputusan pemerintah mencabut pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai keputusan yang terburu-buru. Sebabnya, pencabutan tersebut tidak diiringi dengan pembenahan struktural dalam tubuh organisasi tersebut.

"Pencabutan pembekuan ini tergesa-gesa, dan ini bukti bahwa negara gagal membenahi tata kelola sepak bola negara ini," ucap Akmal saat dihubungi Tempo di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2016.

Masalahnya lagi, ujar Akmal, pencabutan ini tidak disertai langkah konkret pembenahan oleh pemerintah. Akibatnya, tutur dia, permasalahan PSSI selama ini akan kembali lagi sebagai bentuk kegagalan agenda reformasi tata kelola sepak bola.

Akmal menduga pencabutan pembekuan PSSI bermuatan politis. Sebabnya, pemerintah dan PSSI menghadapi tekanan politik dari FIFA menjelang Kongres FIFA di Meksiko pada 12-13 Mei 2016. "Ini lebih bermuatan politis dibanding tekanan mereformasi," katanya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mencabut pembekuan PSSI secara resmi pada Selasa, 10 Mei 2016. Imam berdalih, pencabutan pembekuan tersebut dilakukan untuk menghargai putusan Mahkamah Agung dan menghargai komitmen FIFA.

Sebelumnya, Imam mengeluarkan surat keputusan ihwal pembekuan PSSI pada 17 April 2015. Sehari setelahnya, PSSI menggelar kongres luar biasa dan memilih La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai ketua umum. Namun, pada Februari 2016, Presiden Joko Widodo meminta Imam mengkaji ulang pembekuan PSSI. Alhasil, Imam mencabut pembekuan itu.

ARKHELAUS W.