TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengakui pihaknya mengalami kesulitan memulangkan buronan La Nyalla Mattalitti dari Singapura. Selain karena posisi pasti La Nyalla tak diketahui, statusnya yang baru sebagai tersangka juga membuat polisi kesulitan.
Badrodin mengatakan Polri sudah mengirimkan perwakilan ke Singapura untuk mencari informasi terkait dengan keberadaan La Nyalla. Masalahnya, menurut dia, tidak semua negara memiliki ketentuan hukum sama dengan Indonesia.
"Polisi sudah ada di sana, atase kita di sana juga mencari informasi dan terus berkoordinasi," kata Badrodin di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2016.
Badrodin menuturkan negara lain baru bisa membantu jika pihak yang meminta bantuan memiliki informasi lengkap. Badrodin pun mencontohkan pemulangan Hartawan Aluwi beberapa waktu lalu. Terpidana kasus Bank Century itu bisa ditangkap dan dipulangkan setelah ada informasi lokasi dan berpegang pada keputusan pengadilan yang bersifat mengikat dan final. "Kalau ini kan baru DPO, tentu berbeda," ujarnya.
Badrodin juga mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan otoritas hukum Singapura perihal persyaratan yang harus dipenuhi untuk memulangkan La Nyalla. La Nyalla Mattalitti merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur dalam pembelian saham IPO Bank Jatim.
La Nyalla berhasil ke luar Indonesia sehari sebelum surat pencekalannya masuk imigrasi. Ia menggunakan maskapai Garuda Indonesia pergi ke Malaysia. Saat ini La Nyalla diduga menetap di Singapura setelah sebelumnya menempuh jalur darat dari Malaysia.
Meskipun izin tinggal La Nyalla dikabarkan sudah habis dan paspornya telah dibekukan pemerintah Indonesia, La Nyalla belum juga bisa ditangkap dan dipulangkan. Nama Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu pun sudah masuk daftar buruan Interpol.
INGE KLARA SAFITRI
Berita terkait
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
5 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
20 jam lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
23 jam lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
1 hari lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
2 hari lalu
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca SelengkapnyaBesok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini
2 hari lalu
Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.
Baca Selengkapnya