TEMPO.CO, Jakarta - Tim Gugus Tugas (Task Force) bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mempertimbangkan opsi membentuk federasi baru, andaikata Federasi Sepak bola Internasional (FIFA) benar-benar menjatuhkan sanksi untuk Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Hal itu dikatakan salah seorang anggota tim Gugus Tugas Kemenpora, Joko Pekik, Kamis, 13 Desember 2012. "Jika benar-benar disanksi, ada beberapa kemungkinan yang akan kami ambil, salah satunya membentuk organisasi baru (pengganti PSSI)," kata Joko Pekik.
Joko belum bisa memerinci nama dan bentuk struktur federasi baru tersebut. Ia hanya mengatakan, kepengurusan federasi baru nanti harus diisi orang-orang baru.
"Tidak lagi memakai orang-orang PSSI atau Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia (KPSI). Harus diisi orang-orang bersih dan berkompeten," ujar Joko.
Solusi itu, diharapkan Joko, bisa menyelesaikan kisruh sepak bola nasional yang tidak kunjung beres. "Masalah selama ini kan konflik PSSI-KPSI. Agar tidak ribut, itu (tidak memakai lagi orang-orang PSSI dan KPSI), saya rasa itu jalan terbaik," kata Joko.
Namun sebagai langkah terdekat, Joko berharap FIFA tidak benar-benar menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Tim Gugus Tugas pun, dikatakan Joko, akan berusaha keras agar hal tersebut bisa dihindari. "Pada dasarnya kami tidak ingin disanksi. Tapi jika benar-benar disanksi, itu langkah yang sudah kami bahas," ujarnya lagi.
Pembentukan tim Gugus Tugas Kemepora sendiri mendapat kecaman dari PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI, Halim Mahfudz menyebut keputusan Kemenpora itu mengebiri kewenangan PSSI.
"Padahal, FIFA ingin PSSI yang kuat dan berwibawa dalam mengatur sepak bola Indonesia," kata Halim, lewat pesan pendeknya dari Tokyo, Jepang.
Rombongan PSSI, yang dipimpin Ketua Umum, Djohar Arifin Husin, saat ini tengah berada di Tokyo, Jepang. Selain memenuhi undangan Kongres FIFA, kedatangan ke Jepang juga bertujuan untuk melobi badan sepak bola dunia itu agar urung menjatuhkan sanksi bagi Indonesia.
FIFA memang berencana menggelar kongres pada 14 Desember mendatang di Jepang, dan salah satu agendanya adalah membahas kisruh di Indonesia, termasuk peluang menjatuhkan sanksi.
Pada 26 November lalu, FIFA juga telah menyurati Kemenpora untuk mengabarkan ihwal tersebut. Walhasil, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Andi Mallarangeng memanggil PSSI dan KPSI ke kantornya. Andi pun meminta kedua pihak berkongres bersama, sesuai amanat nota kesepahaman yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada Juni lalu.
Namun Andi kemudian mundur dari jabatan Menpora karena tersangkut sangkaan kasus korupsi. PSSI-KPSI pun akhirnya bersikeras menggelar kongres masing-masing. PSSI juga membatalkan MoU yang pernah ditandatangani karena menilai KPSI terlalu sering melanggar kesepakatan. KEributan terus berjalan, sampai akhirnya pelaksana tugas Menpora, Agung Laksono membentuk ti Gugus Tugas.
ARIE FIRDAUS
