TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan sudah mendapat memo dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Memo tersebut menjelaskan kronologis pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). "Memo soal kronologinya masuk kemarin dan sudah disampaikan kepada Presiden," kata Andi di Istana Negara, Senin, 21 April 2015. (Baca: PSSI Dibekukan, Ketua KONI: La Nyalla Sah Ketua Umum)
Menurut Andi, Presiden Joko Widodo masih menimbang apakah akan memanggil Imam untuk meminta penjelasan atau masalah ini langsung dibawa ke rapat terbatas. "Kami masih menunggu," ujar Andi. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pekan lalu membekukan PSSI. Keputusan itu diambil setelah tiga surat teguran tertulis tidak ditanggapi serius oleh PSSI.
Pembekuan dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui suratnya bernomor 0137 tahun 2015. Dalam surat itu disebutkan, Kemenpora memberi sanksi administratif kepada PSSI. Selain itu, apa pun keputusan dan kegiatan PSSI dianggap tidak sah. (Baca: Dirijen Bobotoh Persib Blakblakan Soal Sanksi FIFA ke PSSI)
"Setiap keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk keputusan hasil kongres biasa dan kongres luar biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait," demikian kutipan surat tertanggal 17 April 2015 itu.
PSSI nyata-nyata secara meyakinkan terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah melalui teguran tertulis yang tiga kali dilayangkan oleh Kemenpora. Teguran ketiga dilayangkan, Kamis, 16 April 2015. Namun, hingga Jumat, PSSI belum juga menjawab teguran tersebut. (Baca: Menpora Siapkan Langkah Jika FIFA Beri Sanksi Indonesia)
Keputusan Kemenpora ini buntut dari kebijakan PSSI yang tidak mengakui hasil rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia untuk tidak meloloskan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dalam kompetisi Indonesia Super League. Belakangan, kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini berubah menjadi QNB League.
Dalam wawancara dengan majalah Tempo edisi Senin, 20 April 2015, Menteri Imam menegaskan pemerintah tak takut ancaman sanksi dari FIFA. Menurut Imam, tak masalah jika FIFA menghukum Indonesia dengan tak mengizinkan berlaga dalam kompetisi internasional. "Kalau memang membawa kebaikan di masa mendatang, kenapa kita tidak memilih opsi itu?"
