Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. TEMPODhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan surat keputusan tentang pembekuan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) bisa direvisi. Namun Imam mengemukakan sejumlah syarat. Di antaranya gugatan yang diajukan PSSI di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dicabut.
"Selain itu, tim transisi harus tetap diizinkan bekerja untuk mengawasi sepak bola nasional," kata Imam saat ditemui di gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2015.
Menurut Imam, saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin, ada tiga opsi yang dibahas. Pertama, mencabut SK pembekuan PSSI. Kedua, melibatkan induk sepak bola dunia, FIFA, dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, merevisi SK dengan syarat gugatan di PTUN dicabut serta tim transisi tetap diizinkan bekerja untuk mengawasi sepak bola nasional.
Imam mengatakan JK memang meminta opsi ketiga. Namun Imam meminta izin untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo, sebelum memutuskannya.
Menurut Imam, Presiden Jokowi tetap meminta agar ada perubahan besar yang dilakukan pada sepak bola Indonesia. Hal itu perlu dilakukan untuk memperbaiki prestasi yang selama ini dinilai kurang membanggakan.
Imam kembali menegaskan ancaman sanksi FIFA tak perlu terlalu dikhawatirkan. Masyarakat harus tahu bahwa sepak bola seharusnya digulirkan tidak sekadar menghormati statuta FIFA dan hukum positif yang berlaku. Lebih dari itu, penyelenggaraan sepak bola harus transparan dan memenuhi unsur akuntabilitas.
Kemarin, JK menyatakan pemerintah berencana mencabut SK pembekuan PSSI. Langkah itu disepakati setelah JK bertemu Imam Nahrawi, pengurus Komisi Olahraga Nasional Indonesia, serta perwakilan PSSI.
Sikap berbeda dikemukakan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Menurut dia, Presiden Jokowi mendukung sepenuhnya langkah Menpora.
Pada saat yang sama, PTUN Jakarta dalam putusan selanya mengabulkan gugatan PSSI dan meminta Kemenpora menunda SK pembekuan PSSI. Menanggapi putusan PTUN, Imam menyatakan menghormati. Menurut dia, pengadilan juga memutuskan bahwa penyelenggaraan sepak bola harus menjunjung tinggi azas transparansi.
