Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tampaknya akan mencabut sanksi terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan pemerintah tidak ingin sanksi PSSI berlanjut.
"Dalam satu hingga dua hari ini akan kami putuskan. Kalau toh dicabut harus ada prasyarat," kata Imam, usai menggelar pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 Februari 2016.
Presiden Joko Widodo, menurut Imam, meminta agar selama dua hari mengkaji aspek hukum dan politik sebelum memutuskan pencabutan sanksi. Salah satunya ialah tentang kesepakatan antara pemerintah saat bertemu dengan badan sepak bola dunia FIFA dan AFC November tahun lalu.
Imam menambahkan bila pada akhirnya sanksi dicabut, pemerintah ingin upaya reformasi dan akuntabilitas sepak bola Indonesia terus berjalan. "Harus ada laporan yang rill kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menuturkan laporan itu mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan sepak bola di Indonesia. Beberapa di antaranya, mengenai kejelasan atau transparansi gaji pemain dan pelatih, laporan keuangan kompetisi atau liga, pajak klub. "Tidak boleh lagi ke depan ada tunggakan (gaji) pemain," kata Menteri Imam.
Selain itu, untuk mengawal proses reformasi Imam ingin pemerintah bisa ambil bagian dalam pengelolaan. Menurut Imam, keterlibatan pemerintah mesti ada di struktural dan koordinasi dengan PSSI. Ihwal Kongres Luar Biasa PSSI, Imam menyebut hal itu bagian dari solusi sebelum liga atau kompetisi bergulir kembali. Ia menekankan KLB mesti seirama dengan visi dan misi pemerintah.
Selain persoalan akuntabiltas dan transparansi, gelagat mencabut sanksi PSSI tidak lepas dari tim nasional Indonesia. Imam mengatakan pemerintah ingin punya waktu yang panjang untuk menyiapkan tim sepak bola Indonesia berlaga di SEA Games maupun Asian Games 2018.
Ketua Tim Ad-Hoc PSSI Agum Gumelar menyambut kabar gembira tersebut. Ia sepakat bila langkah reformasi mesti terus berjalan dan diawasi bersama.
Menanggapi KLB PSSI, Agum menekankan agar berjalan sesuai dengan statuta FIFA. "Kemungkinan KLB itu harus diatur dalam sistem statuta FIFA," kata Agum.
Keputusan untuk mencabut sanksi PSSI mesti dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, pada 26 Februari nanti, FIFA akan menggelar Kongres Luar Biasa di Zurich, Swiss. Bila sanksi tidak dicabut besar kemungkinan FIFA akan menambah sanksi lainnya bagi sepak bola Indonesia.
