Paradigma Pengelolaan Sepak Bola Indonesia Harus Diubah
Kamis, 26 Agustus 2010 19:08 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Harian Persebaya Surabaya, Saleh Ismail Mukadar, mengatakan sebagai mekanisme pembinaan sepak bola yang utama, kompetisi sepak bola di Indonesia masih jauh dari tata kelola yang bersih dan profesional.
Selama ini, Saleh menengarai, banyak biaya non-teknis yang harus dikeluarkan oleh klub, karena kompetisi masih jauh dari tataran ideal. Oleh karena itu dia menyarankan agar paradigma pengelolaan sepak bola di Indonesia harus diubah.
Meski mengklaim sebagai kompetisi profesional, tetapi klub-klub banyak yang dibiayai oleh dana APBD. “Bagaimana bisa disebut profesional, kalau dananya masih menggantungkan pada APBD,” ujar Salehd alam diskusi “Meningkatkan Potensi Daerah Melali Indentitas Lokal dalam Olahraga Sepak Boladi Gedung Sekretariat Negara, Kamis (26/8).
“Kami juga akan berusaha mendirikan PT (perseroan terbatas), agar kami tidak menggunakan uang APBD lagi,” katanya. “Dana APBD bisa saja digunakan untuk infrastruktur dan pembinaan pemain muda.”
Menurut Saleh, para pengelola klub sepak bola di Indonesia sudah mati-matian mencari biaya untuk ikut kompetisi. Sayangnya, banyak oknum yang akhirnya mendapat uang itu, karena banyaknya faktor non-teknis dalam kompetisi. “Saya kira pemerintah Indonesia sudah saatnya ikut campur. Ikut membenahi sepak bola di Indonesia,” ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Macan Yusuf, menyatakan agar bisa menjadi klub yang mandiri, maka pengelola klub-klub besar harus merelakan diri untuk diswastakan. Jika klub bisa berubah statusnya, maka jalan untuk mencari investor akan lebih mudah. “Pengalaman Persib, dulu agak susah menarik investor kalau klub masih dipegang pemerintah daerah,” katanya.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, mengutarakan pada dasarnya pihaknya setuju dengan penghilangan dana APBD untuk klub. Namun cara itu harus dilakukan seacara bertahap. “Harusnya ada pentahapan yang jelas mulai dari tahun pertama berapa jumlah dana APBD yang boleh digunakan. Setelah itu baru dilarang penggunaannya,” katanya.
Pengusaha Arifin Panigoro menyatakan, Indonesia bisa mencontoh cara Australia dalam mereformasi sepak bolanya. “Manajemen sepak bola Australia dulu juga berantakan. Tapi setelah mereka melakukan reformasi pada 2003, mereka akhirnya bisa berjaya. Kita harus bersama-sama melakukan perubahan,” kata Arifin.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah, Felix Wanggai, mengungkapkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi sepak bola di Indonesia. Oleh karena itu, terobosan untuk memajukan sepak bola Indonesia harus segara dilakukan.
Sebab sepak bola Indonesia, kata Felix, punya banyak potensi dari sisi ekonomi, kultur, dan nasionalisme. Oleh karena itu pembenahan manajemen sepak bola harus segera dilaksanakan. “Kami akan menyampaikan ke Presiden hasil-hasil diskusi kita ini,” katanya.
ARIS M
Selama ini, Saleh menengarai, banyak biaya non-teknis yang harus dikeluarkan oleh klub, karena kompetisi masih jauh dari tataran ideal. Oleh karena itu dia menyarankan agar paradigma pengelolaan sepak bola di Indonesia harus diubah.
Meski mengklaim sebagai kompetisi profesional, tetapi klub-klub banyak yang dibiayai oleh dana APBD. “Bagaimana bisa disebut profesional, kalau dananya masih menggantungkan pada APBD,” ujar Salehd alam diskusi “Meningkatkan Potensi Daerah Melali Indentitas Lokal dalam Olahraga Sepak Boladi Gedung Sekretariat Negara, Kamis (26/8).
“Kami juga akan berusaha mendirikan PT (perseroan terbatas), agar kami tidak menggunakan uang APBD lagi,” katanya. “Dana APBD bisa saja digunakan untuk infrastruktur dan pembinaan pemain muda.”
Menurut Saleh, para pengelola klub sepak bola di Indonesia sudah mati-matian mencari biaya untuk ikut kompetisi. Sayangnya, banyak oknum yang akhirnya mendapat uang itu, karena banyaknya faktor non-teknis dalam kompetisi. “Saya kira pemerintah Indonesia sudah saatnya ikut campur. Ikut membenahi sepak bola di Indonesia,” ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Macan Yusuf, menyatakan agar bisa menjadi klub yang mandiri, maka pengelola klub-klub besar harus merelakan diri untuk diswastakan. Jika klub bisa berubah statusnya, maka jalan untuk mencari investor akan lebih mudah. “Pengalaman Persib, dulu agak susah menarik investor kalau klub masih dipegang pemerintah daerah,” katanya.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, mengutarakan pada dasarnya pihaknya setuju dengan penghilangan dana APBD untuk klub. Namun cara itu harus dilakukan seacara bertahap. “Harusnya ada pentahapan yang jelas mulai dari tahun pertama berapa jumlah dana APBD yang boleh digunakan. Setelah itu baru dilarang penggunaannya,” katanya.
Pengusaha Arifin Panigoro menyatakan, Indonesia bisa mencontoh cara Australia dalam mereformasi sepak bolanya. “Manajemen sepak bola Australia dulu juga berantakan. Tapi setelah mereka melakukan reformasi pada 2003, mereka akhirnya bisa berjaya. Kita harus bersama-sama melakukan perubahan,” kata Arifin.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah, Felix Wanggai, mengungkapkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi sepak bola di Indonesia. Oleh karena itu, terobosan untuk memajukan sepak bola Indonesia harus segara dilakukan.
Sebab sepak bola Indonesia, kata Felix, punya banyak potensi dari sisi ekonomi, kultur, dan nasionalisme. Oleh karena itu pembenahan manajemen sepak bola harus segera dilaksanakan. “Kami akan menyampaikan ke Presiden hasil-hasil diskusi kita ini,” katanya.
ARIS M
