TEMPO Interaktif, Surabaya - Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Surabaya, Wisnu Wardhana, mengatakan kesebelasan Persebaya membutuhkan anggaran Rp. 15 miliar untuk mengikuti laga di Divisi Utama.
"Kita genjot persiapan untuk Divisi Utama," kata Wisnu di DPRD Surabaya pada Senin (18/10). Ia mengatakan persiapan kompetisi Divisi Utama yang dimulai 30 Oktober mendatang tidak ada kendala. Adapun Persebaya yang dipimpin oleh Saleh Ismail Mukadar sedang mengikuti kompetisi Liga Primere Indonesia.
Ketua DPRD Surabaya ini mengatakan, anggaran untuk bertanding di Divisi Utama akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat. "Seluruh pembiayaan kompetisi akan menggunakan APBD," ujar dia.
Pembiayaan kompetisi sepakbola akan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya, lalu diteruskan ke PSSI setempat untuk dihibahkan ke Persebaya. Namun hingga saat ini anggaran sebesar Rp. 7,5 miliar untuk Persebaya masih ditahan KONI dengan alasan adanya dualisme PSSI.
Perjanjian hibah bisa dilakukan tanpa melalui KONI. "Melalui perseorangan nggak masalah, asalkan peruntukannya jelas untuk kepentingan umum," ujar dia. Jadi lanjut Saleh, Persebaya tetap bisa mengikuti kompetisi meski APBD belum bisa dicairkan.
Wisnu mengatakan telah siap membiayai Persebaya untuk sementara ini. "Darimana sumbernya itu rahasia, masak harus dibuka," kata politisi Partai Demokrat ini. Untuk membiayai kesebelasan sekelas Persebaya kata dia tidak sulit.
Menurut Wisnu, tindakan Saleh Ismail Mukadar yang menjual Persebaya ke pengusaha minyak Medco, Arifin Panigoro adalah tindakan ilegal. "Persebaya bukan perseroaan terbatas tapi perserikatan," ujar dia. Ia menambahkan Persebaya adalah milik warga Kota Surabaya yang harus dipertahankan sekuat tenaga.
Ketua KONI Surabaya, Heroe Poernomo Hadi, mengatakan PSSI versi Wisnu harus mampu membuktikan sah dan mendapat mandat dari klub-klub sepak bola di Surabaya. "Itu dulu dipenuhi sebelum mendapatkan APBD," ujar dia. Ia mengatakan tidak mau menanggung resiko atas pembentukan PSSI yang mungkin cacat hukum.
