Dana Persema Dialihkan untuk Membangun Stadion  

Reporter

Editor

Senin, 10 Januari 2011 18:45 WIB

ANTARA/Ari Bowo Sucipto
TEMPO Interaktif, Malang - Pemerintah Kota Malang merencanakan mengalihkan anggaran APBD yang semula akan diberikan klub Persema untuk membangun stadion sepak bola bertaraf internasional. Total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang untuk membangun 5 stadion di lima kecamatan di Kota Malang.

"Untuk pembinaan dan latihan sepak bola usai dini," kata Ketua Umum Persema yang juga Walikota Malang Peni Suparto, Senin (10/1).

Keputusan Peni disampaikan setelah Persema Malang resmi mundur dari kompetisi Liga Super Indonesia dan beralih ke Liga Primer Indonesia..

Pemi berharap, pembangunan stadion ini mendukung pembibitan atlet sepak bola di Kota Malang. Selain itu, juga bisa digunakan untuk even olah raga dan kegiatan publik lainnya. Selain itu, juga bisa disewakan sehingga bisa mandiri membiayai operasional pemeliharaan stadion tersebut.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Priyatmoko Utomo mengatakan, anggaran Persema tak bisa langsung dialihkan membangun stadion. Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut harus melalui mekanisme dan prosedur penggunaan dana negara. "Bisa dialihkan, tapi melalui APBD perubahan pertengahan tahun nanti," ujarnya.

Pada APBD 2011, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 28 miliar untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Malang. Dari jumlah itu, Rp 18 miliar di antaranya, disalurkan untuk Persema

EKO WIDIANTO

Berita terkait

RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

6 Oktober 2023

RAPBD DKI 2024 Diusulkan Rp 81,58 Triliun, Heru Budi Sampaikan Peruntukannya

Pemprov DKI mengusulkan Rancangan APBD 2024 senilai Rp 81,58 Triliun. Ini peruntukannya menurut Pj Gubernur Heru Budi.

Baca Selengkapnya

Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

16 Januari 2023

Ini Arah Pembangunan Surabaya di 2023

Pemkot Surabaya akan memanfaatkan APBD tahun ini sebesar Rp 11,36 triliun.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

18 Agustus 2022

Kemendagri Sosialisasi APBD untuk Pendidikan Agama

Jaminan pemerintah daerah dapat menganggarkan dana untuk bidang pendidikan agama tertuang dalam UU 23/2014.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

15 Desember 2021

Kemenkeu Buka Sebab Belanja Pemerintah Daerah Lambat: Karena Business As Usual

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti membuka penyebab lambatnya penyerapan belanja daerah.

Baca Selengkapnya

Realisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda

23 November 2021

Realisasi Belanja APBD Hanya 59 Persen, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda

Sri Mulyani menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu

Baca Selengkapnya

Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022

9 November 2021

Kabupaten Dharmasraya, Pemda Pertama di Sumbar yang Tetapkan APBD 2022

Penyusunan APBD tahun 2022 masih diarahkan untuk penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan penanganan kesehatan, penanganan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial.

Baca Selengkapnya

PSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator

30 November 2020

PSI Minta Fraksinya di DPRD DKI Tolak Rancangan Kenaikan Pendapatan Legislator

PSI menyatakan tak pantas jika anggota DPRD DKI naik pendapatannya di tengah pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Inspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?

6 Februari 2020

Inspektorat Jabar Periksa Bantuan Anggaran Kota Bogor, Hasilnya?

Inspektorat Jawa Barat melakukan pemeriksaan penggunaan bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bogor pada APBD kota itu.

Baca Selengkapnya

Alokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi

14 November 2019

Alokasikan Belanja Daerah, Sri Mulyani Minta Pemda Tiru Jokowi

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah meniru langkah Presiden Jokowi saat masih menjadi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Serapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya

12 November 2018

Serapan APBD Baru 54 Persen, Anies Baswedan Ungkap Penyebabnya

Anies Baswedan menjelaskan banyak pekerjaan dalam APBD yang dijalankan tapi pembayarannya tidak ditagihkan.

Baca Selengkapnya