Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin dan Wakil Ketua Umum PSSI Farid Rahman mempersilahkan peserta untuk berbicara dalam kongres hari kedua dimulai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (18/3). ANTARA/ IPL/Arif Ariadi
TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia meminta pengurus pusat dan daerah agar tidak menghadiri rapat pengurus pusat PSSI pimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti yang akan digelar Jumat 13 April 2012 di Hotel Sahid, Jakarta. PSSI memastikan acara tersebut bukan agenda resmi PSSI.
"Kami di induk organisasi kaget dengan laporan dari kawan-kawan di daerah. Mereka minta kepastian apakah surat ini benar atau tidak dari PSSI," kata Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Bidang Organisasi, Hadiyandra, di kantor PSSI, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.
Saat ini beredar surat dari PSSI hasil bentukan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang diterima pengurus PSSI daerah. Surat tertanggal 10 April 2010 itu berisi undangan kepada para anggota PSSI untuk menghadiri rapat pengurus pusat PSSI periode 2012-2016.
"Di sana disebutkan PSSI akan melaksanakan pertemuan untuk memaparkan program kerja," katanya. Surat bernomor 007/SEKR-PSSI/IV/2012 itu berkop resmi PSSI, lengkap dengan lambang PSSI di sisi pojok kanan atas. Namun surat itu ditandatangani oleh pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI, Tigor Shalom Boboy.
Hadiyandra menegaskan, sampai saat ini Sekretaris Jenderal PSSI masih Tri Goestoro dan tidak pernah ada pelaksana tugas. "Padahal PSSI tidak pernah menunjuk plt (pelaksana tugas) sekretaris jenderal," katanya. "Sampai saat ini PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin, sekretaris jenderalnya adalah Tri Goestoro."
Karena itu, ia meminta para pengurus PSSI di daerah menyikapi undangan ini dengan tepat. PSSI telah mengirim surat edaran yang berisi penjelasan bahwa undangan itu bukan dari PSSI. "Kami tidak bertanggung jawab dengan apa pun isi surat undangan itu," katanya.
Namun PSSI belum akan mengambil langkah hukum terkait dengan penggunaan logo PSSI oleh PSSI versi KPSI. Saat ini, kata Hadiyandra, bidang legal PSSI masih mengkaji langkah yang harus diambil. "Bagian legal sedang mengkaji bagaimana seharusnya PSSI bertindak dengan logo yang digunakan kelompok yang ada di luar PSSI," katanya.
