PSSI Beberkan Kerugian Penundaan Kick Off LSI ke DPR  

Reporter

Senin, 23 Februari 2015 17:17 WIB

Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin. TEMPO/Abdi Purmono

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Djohar Arifin membeberkan kerugian yang dialami semua pihak akibat penundaan kick off Liga Super Indonesia (LSI atau ISL) ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Djohar menyebut kerugian itu sebagai kerusakan parah persepakbolaan Indonesia.

"Kerugian ini mencakup materi, program pelatihan, sengketa klub dan sponsor, serta prestasi di kancah internasional," kata Djohar di Kompleks Parlemen Senayan, Senin siang, 23 Februari 2015.

Djohar datang ke Senayan bersama PT Liga Super Indonesia dan perwakilan 18 klub peserta Liga Super. Ditemui oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Ketua Komisi Olahraga Teuku Riefky Harsya, mereka mengadukan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga menunda kick off yang seharusnya digelar Sabtu pekan lalu.

Penudaan itu adalah dampak dari kegagalan sejumlah klub memenuhi persyaratan dalam proses verifikasi yang dilakukan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), lembaga di bawah pemerintah.

Menurut Djohar, kerugian materi mencakup biaya transportasi yang sudah dikeluarkan klub untuk mengikuti kompetisi tahunan tersebut. Mulai dari tiket pesawat, hotel, serta akomodasi selama kompetisi.

Begitu juga dengan tiket yang sudah disiapkan dan terjual kepada penonton serta penyewaan lapangan yang sekaligus mengacaukan program pelatihan para pemain. "Sehari saja ditunda, kerugian bisa mencapai jutaan rupiah," kata Djohar.

Pemain, ujar Djohar, juga mengalami kerugian besar karena kontrak mereka menjadi lebih panjang. Namun, honorarium yang diterima berjumlah jumlah yang sama.

Lebih parah lagi, Djohar mengatakan, klub maupun PT Liga selaku penyelenggara kompetisi bisa menghadapi gugatan dari para sponsor. Sebab, mereka sudah menggelar promosi, tapi jadwal kick off malah ditunda. "Stasiun TV yang sudah mengikat kontrak tayang bisa juga menuntut," ucapnya.

Kerugian lainnya adalah Indonesia bisa tidak memiliki perwakilan klub dalam Liga Champions Asia yang digelar November 2015. Itu lantaran ISL yang ditunda bisa belum kelar sebelum kompetisi tersebut.

Dampak paling buruk, kata Djohar, FIFA sebagai asosiasi sepak bola dunia bisa menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Ancama itu sudah datang dari surat yang dilayangkan ke PSSI hari ini. "Kami memohon bantuan ke DPR agar kami terlepas dari semua ini," ucapnya.

TRI SUHARMAN

Berita terkait

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

2 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

3 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

4 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

4 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

5 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

6 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

9 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya