Suasana salah satu ruangan Kantor PSSI yang telah selesai direnovasi di areal Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, 2 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Padang - Wakil Ketua Komisi Olahraga DPR Nuroji meminta pemerintah mengikuti aturan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) ihwal kisruh kompetisi Liga Super Indonesia atau QNB League. Menurut dia, dengan menuruti aturan FIFA, dunia sepak bola Indonesia tidak mendapat sanksi. "Pemerintah jangan ngotot. Ikuti peraturan FIFA. Kementerian banyak urusan, jangan urus sepak bola saja," kata politikus Partai Gerindra ini di Kota Padang Sumatera Barat, Selasa, 14 April 2015.
FIFA mengirim surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Surat yang diteken Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke pada Jumat pekan lalu itu, FIFA meminta Kemenpora melalui BOPI tidak mencampuri urusan PSSI. Sebab, lembaga yang mereka naungi itu bekerja secara independen dalam mengatur kompetisi di Indpnesia. "Kegagalan untuk tidak mencampuri akan memaksa FIFA mempertimbangkan pemberian sanksi kepada PSSI.
Nuroji menambahkan, PSSI bagian dari FIFA. Jika ada permasalahan di sepak bola, biarkan FIFA yang menyelesaikannya. Jika ancaman FIFA itu terjadi sepak bola Indonesia akan rugi. Sanksi akan membuat sepak bola Indonesia mundur. "Bisa jadi sanksi itu dua hingga tiga tahun. Kasihan pemain kita yang sudah latihan." ujarnya. Jika ada klub yang bermasalah, pemerintah melakukan pembinaan. Tidak menghentikan kompetisi. "Ini terkait dengan sponsor. Akan ada dampak ekonomi. Efeknya langsung."
Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Iman mengatakan akan mendalami surat FIFA dengan mengajak di forum di komisi X DPR. "Intinya di rapat kerja kami dengan Kemenpora, apa pun yang dilakukan untuk penyelesaian PSSI ini, jangan sampai FIA buat sanksi untuk kita," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ia menegaskan kementeriannya menjalankan kerjanya sesuai aturan. "Kalau dianggap intervensi, bagaimana dengan statuta FIFA (Federasi Sepak Bola Dunia) yang mengatakan bahwa PSSI harus tunduk pada hukum positif yang berlaku di negaranya. Itu jelas dituliskan begitu," ujar Menpora di kantornya, Senin, 13 April 2015.
