Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membaca Koran Tempo seusai diwawancarai Tempo di ruang kerjanya di kawasan Senayan, Jakarta, 2 Desember 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan arus untuk melakukan perubahan sampai pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merupakan keinginan dari masyarakat. “Saya baca di media, ada lembaga survei yang menyatakan masyarakat ingin pemerintah membekukan PSSI,” dalam wawancara dengan majalah Tempo yang terbit pada Senin, 20 April 2015.
Beberapa opsi lain seperti surat teguran dan peringatan pemerintah dilakukan sebelum pembekuan. Pemerintah sebelumnya sudah melayangkan tiga kali surat teguran kepada PSSI ihwal keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang tidak merekomendasikan Persebaya dan Arema Cronus mengikuti Liga Super Indonesia 2015 akibat dualisme kepengurusan. Namun, surat tersebut tak pernah digubris.
Tidak adanya tanggapan dari PSSI membuat Kemenpora bertindak tegas. Menteri Imam pun membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Pada 17 April 2015, melalui surat keputusannya, PSSI resmi dibekukan karena dianggap mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah. Atas dasar itu, Menpora memberikan sanksi administratif dengan tidak mengakui semua kegiatan keolahragaan yang dilakukan PSSI.
Menteri Imam pun menegaskan pemerintah takut ancaman sanksi dari FIFA. Menurut Imam, tak masalah jika FIFA menghukum Indonesia dengan tak mengizinkan berlaga dalam kompetisi internasional. “Kalau memang itu membawa kebaikan di masa mendatang, kenapa kita tidak memilih opsi itu?” kata Nahrawi dalam wawancara dengan majalah Tempo yang terbit pada Senin, 20 April 2015.
Menurut Menteri Imam, harus dibedakan antara intervensi dan keinginan membenahi. Imam mengatakan diperlukan pembenahan secara total agar Indonesia kembali berjaya di dalam negeri maupun dunia internasional. ”Kalau ada persoalan, ya, harus diselesaikan dari akarnya, yakni tata kelola keolahragaan kita. Kalau FIFA tidak melihat masalah ini secara utuh, pasti persepsinya beda,” kata Menteri Imam.