Suasana Kantor Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di areal Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Selatan, 22 Mei 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berjanji tetap mengawasi kinerja Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia walaupun pembekuannya dicabut. “Harus sesuai aturan, jangan macam-macam, akan tetap kami nilai kinerjanya,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 25 Mei 2015.
Usai dicabut pembekuannya, PSSI tetap dipimpin oleh ketua umum hasil Kongres Luar Biasa Surabaya, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Menurut Kalla, La Nyalla merupakan ketua umum yang terpilih secara demokratis.
Adapun keberadaan tim transisi akan tetap dipertahankan. Tim yang awalnya difungsikan untuk menggantikan peran PSSI tersebut, kata Kalla, akan tetap bertugas mengevaluasi persepakbolaan nasional secara umum.
Tak hanya itu, untuk meredam konflik, Kalla meminta PSSI mencabut gugatannya terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga di Pengadilan Tata Usaha Negara. “Pokoknya harus kembali normal. Izin-izin pertandingan juga akan otomatis diberikan oleh kepolisian.”
Pemerintah berencana mencabut pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Langkah itu disepakati setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Komisi Olahraga Nasional Indonesia, serta perwakilan PSSI.
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi beberapa waktu lalu memutuskan untuk membekukan PSSI. Keputusan itu diambil setelah tiga surat teguran tertulis tak ditanggapi serius oleh induk olahraga bola sepak tersebut. Dalam surat keputusan yang ditandatangani Menteri Imam Nahrawi pada 17 April 2015 tersebut dijelaskan sampai tenggat batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran tertulis I, II, dan III, PSSI nyata-nyata secara sah dan meyakinkan telah terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah.
PSSI dan PT Liga Indonesia juga dinilai mengabaikan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia yang mencoret Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dari daftar peserta kompetisi Liga Super Indonesia 2015 karena adanya klaim kepemilikan ganda. Namun ternyata kedua klub tetap melakukan dua pertandingan di kandang masing-masing.
Menpora memberikan sanksi administratif dengan tidak mengakui semua kegiatan keolahragaan yang dilakukan PSSI.
