TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah mengusulkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) direformasi total agar organisasinya lebih baiksehingga menghasilkan prestasi yang membanggakan.
"Saya mengusulkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) PSSI duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut," katanya kepada pers di Jakarta, Kamis, terkait karut marut PSSI.
Anang menyatakan, kisruh berkepenjangan di organisasi sepak bola Indonesia PSSI harus segera diselesaikan secepatnya. Semua pihak harus duduk bersama menanggalkan ego kelompok dan golongan.
Anggota DPR dari Fraksi PAN ini mengusulkan PSSI dititiknolkan atau "dimatikan" untuk menyelesaikan persoalan di organisasi sepakbola tersebut. "Saya usul PSSI dishutdown saja, dititiknolkan untuk direformasi total," katanya.
Seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah dan PSSI harus duduk bersama untuk mencari formulasi penyelesaian secara baik. Menurut Anang, jika selama ini PSSI selalu menyampaikan komitmennya terhadap pemain dan klub sepak bola serta kepentingan nasional,maka semestinya tidak ada alasan untuk menolak duduk bersama dengan pemerintah untuk melakukan perubahan di PSSI. "Formulasi penyelesaiannya bisa Kongres Luar Biasa (KLB)," tegas Anang.
Anang menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus berani untuk duduk bersama dan secara sportif menyelesaikan persoalan di internal PSSI. "Hakekat olah raga itu sportivitas. Maka, seluruh pemangku kepentingan harus gentlement untuk menyelesaikan persoalan di PSSI. Kalau tidak berani, berarti tidak sportif dan hanya mementingkan kelompoknya."
Terkait dengan wacana pencabutan pembekuan PSSI oleh pemerintah, Anang menyebutkan, pencabutan pembekuan dapat dilakukan bila dugaan pengaturan skor dan praktik kartel tidak ada lagi serta terdapat jaminan perlindungan bagi pelaku sepakbola di Indonesia. "Tim nasional sepak bola juga harus menjuarai di kegiatan olah raga seperti di AFC, SEA Games dan lain-lain," ujar Unang.
ANTARA
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
2 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
2 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
2 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
3 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
3 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
3 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
3 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
4 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
4 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya