Minta Jaminan Soal PSSI, Agum: Saya Tak Ingin Terkecoh  

Reporter

Rabu, 20 April 2016 11:54 WIB

Agum Gumelar adalah anggota Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan Prabowo dipecat dari militer pada 1998. Prabowo kala itu melakukan tindakan di luar kewenangannya. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar akan meminta jaminan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pencabutan pembekuan PSSI sebelum dia menjadi wakil untuk melakukan komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA.

Pernyataan pria yang juga Ketua Dewan Kehormatan PSSI itu disampaikan di sela syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) PSSI ke-86 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa.

"Saya tidak ingin terkecoh lagi. Saya hanya akan berangkat bertemu FIFA jika ada jaminan surat tertulis pembekuan PSSI dicabut. Saya merasa sudah tiga kali tertipu tentang masalah ini," kata Agum Gumelar dengan tegas.

Informasi yang berkembang, Agum Gumelar akan menjadi wakil Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan FIFA. Selain mantan menteri perhubungan ini, yang akan dikirim adalah Ketua KOI Erick Thohir. Pertemuannya sendiri diperkirakan berlangsung pada 25 April nanti.

Agum Gumelar menjelaskan, selama ini pihaknya terus berusaha menyelesaikan permasalahan sepak bola nasional. Bahkan pihaknya juga sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebanyak dua kali dan satu di antaranya bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Dari pertemuan tersebut, kata dia, sebenarnya sudah ada titik temu pencabutan pembekuan PSSI. Hanya saja, hasil pertemuan itu belum direalisasikan, bahkan memicu polemik baru yang hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik.

"Sampai saat ini pencabutan pembekuan belum dilakukan. Sudah satu tahun. Banyak yang dirugikan dari kondisi seperti ini," kata pria yang mantan Ketua Umum PSSI itu.

Permasalahan pembekuan PSSI ini sebenarnya sudah masuk ranah hukum. Federasi sepak bola Indonesia menggugat ke PTUN dan menang. Bahkan, pada tingkatan kasasi di Mahkamah Agung, kasus tersebut juga dimenangkan oleh lembaga yang dipimpin La Nyalla Mattalitti itu.

Hanya saja, keputusan kasasi ini belum dijalankan oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pihaknya berharap, putusan Mahkamah Agung ini segera dijalankan demi bergeliatnya lagi persepakbolaan nasional, yang dalam satu tahun terakhir vakum meski masih ada beberapa turnamen yang digelar.

"Turnamen hanya diikuti tim elite. Persib lagi, Persija lagi, atau Arema. Seharusnya semua harus berjalan, termasuk pembinaan. Begitu juga dengan program untuk wasit ataupun pelatih yang juga terkena imbas," kata Agum menegaskan.

ANTARA


Berita terkait

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

54 hari lalu

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

Sejumlah tokoh daerah dan nasional melayat jenazah Solihin GP (Gautama Purwanegara) di rumah duka maupun di Gedung Sabau Markas Kodam III Siliwangi, Bandung, Selasa, 5 Maret 2024. Selewat tengah hari jenazah Solihin GP alias Mang Ihin diserahkan pihak keluarga ke Panglima Kodam III Siliwangi untuk menjalani prosesi pemakaman secara militer hingga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. "Pak Solihin seorang pemimpin yang tegas tapi sangat ramah ke rakyat," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung menjelang pemakaman.

Baca Selengkapnya

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

57 hari lalu

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

Dewan Kehormatan Perwira memutuskan Prabowo bersalah dan memecatnya dari TNI pada 1998. Berikut profil 7 anggota DKP termasuk SBY dan Agum Gumelar.

Baca Selengkapnya

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

57 hari lalu

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

Prabowo dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. "Anehnya", saat maju Pilpres 2024, didukung dua anggota DKP yang memecatnya.

Baca Selengkapnya

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

29 Februari 2024

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.

Baca Selengkapnya

Dukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira

28 Desember 2023

Dukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira

Benny mempertanyakan sikap Wiranto, SBY, dan Agum Gumelar yang saat ini mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

72 Tahun Prabowo Subianto: Begini Perjalanan Karier Militer dan Politiknya, Tiga Kali Gagal Pilpres

17 Oktober 2023

72 Tahun Prabowo Subianto: Begini Perjalanan Karier Militer dan Politiknya, Tiga Kali Gagal Pilpres

Prabowo Subianto hari ini berulang tahun ke-72. Ia jadi Menteri Pertahanan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin sampai periode 2024. Begini karier militernya.

Baca Selengkapnya

Saat Demokrat Gabung Koalisi Indonesia Maju, 4 Jenderal TNI Hadir: SBY, Prabowo, Wiranto, dan Agum Gumelar

20 September 2023

Saat Demokrat Gabung Koalisi Indonesia Maju, 4 Jenderal TNI Hadir: SBY, Prabowo, Wiranto, dan Agum Gumelar

Jenderal TNI purnawirawan SBY, Prabowo, Wiranto dan Agum Gumelar hadir saat Partrai Demokrat resmikan gabung dengan Koalisi Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya

Bertubi Kritik Revisi UU TNI, Ini Kata Imparsial, Agum Gumelar dan Usman Hamid

24 Mei 2023

Bertubi Kritik Revisi UU TNI, Ini Kata Imparsial, Agum Gumelar dan Usman Hamid

Direktur Imparsial Gufran Mabruri menyebut revisi UU TNI merupakan upaya untuk melemahkan supremasi sipil terhadap militer. Apa kata Agum Gumelar?

Baca Selengkapnya

Penempatan TNI di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI, Agum Gumelar: Jangan, Enggak Perlu Lagi

22 Mei 2023

Penempatan TNI di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI, Agum Gumelar: Jangan, Enggak Perlu Lagi

Agum Gumelar angkat bicara soal langkah pemerintah yang hendak merevisi UU TNI, salah satunya TNI bakal bisa menduduki beberapa jabatan sipil.

Baca Selengkapnya

Prabowo Kunjungi Sejumlah Jenderal Senior, dari Widodo AS hingga Hendropriyono

25 April 2023

Prabowo Kunjungi Sejumlah Jenderal Senior, dari Widodo AS hingga Hendropriyono

Prabowo menemui Try Sutrisno, Widodo AS, Hendropriyono, Agum Gumelar dan Wiranto.

Baca Selengkapnya