Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menyampaikan keterangan terkait pencabutan pembekuan PSSI di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, 11 Mei 2016. Dalam keterangannya Menpora telah menandatangani surat pencabutan SK No. 01307 Tahun 2015 tentang sanksi terhadap PSSI. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali mengatakan keputusan pemerintah untuk mencabut surat pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai keputusan yang terburu-buru. Sebabnya, pencabutan tersebut tidak diiringi dengan pembenahan struktural dalam tubuh organisasi tersebut.
"Pembekuan ini pencabutan tergesa-gesa dilakukan dan ini bukti bahwa negara gagal membenahi tata kelola sepak bola negara ini," kata Akmal saat dihubungi Tempo di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2016.
Masalahnya lagi, ujar Akmal, pencabutan surat keputusan ini tidak disertai langkah konkret pembenahan oleh pemerintah. Akibatnya, kata dia, permasalahan PSSI selama ini akan kembali lagi sebagai bentuk kegagalan agenda reformasi tata kelola sepak bola.
Selain itu, Akmal menduga pencabutan pembekuan PSSI bermuatan politis. Sebabnya, pemerintah dan PSSI menghadapi tekanan politik dari FIFA menjelang Kongres FIFA di Meksiko, pada 12-13 Mei 2016. "Ini lebih bermuatan politis dibanding tekanan mereformasi," ujarnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mencabut pembekuan PSSI secara resmi, Selasa, 10 Mei 2016. Imam berdalih pencabutan pembekuan tersebut dilakukan untuk menghargai putusan Mahkamah Agung dan menghargai komitmen FIFA.
Setahun sebelumnya, Imam mengeluarkan surat keputusannya pembekuan PSSI pada 17 April 2015. Namun, pada Februari 2016, Presiden Joko WIdodo meminta Imam untuk mengkaji ulang pembekuan tersebut. Walhasil, Imam mencabut pembekuan PSSI tersebut.
