Granit Xhaka menendang bola ke gawang Ekuador pada pertandingan piala dunia di Brazil 15 Juni 2014. REUTERS/Eddie Keogh
TEMPO.CO, Jakarta - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengatakan anti-komunisme yang disuarakan lewat pelarangan dan razia menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Apa yang dilakukan pun dianggap sudah berlebihan dan dapat berujung dengan konflik sosial yang bisa memecah belah bangsa.
Ketua Umum PGI Henriette T.H. mengatakan fenomena anti-komunisme ini, seperti kembali pada zaman Orde Baru, yaitu kala ideologi, diskusi, dan perbincangan yang tidak sejalan dengan selera penguasa akan diredam. “Kami sangat prihatin,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis, 25 Mei 2016.
Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom menambahkan, keadaan ini menjadi kemunduran dari cita-cita reformasi. Ia menilai ada upaya membuat masyarakat berhenti berpikir dan hanya mengaminkan apa yang penguasa katakan baik. “Yang akan terjadi malah proses pembodohan,” tuturnya.
PGI meminta agar menghentikan upaya yang menghidupkan isu komunisme atau Partai Komunis Indonesia, sebab menggiring masyarakat kepada kekhawatiran dan ketakutan yang tak berdasar. Presiden Joko Widodo diharapkan terus memfasilitasi pelurusan sejarah terkait dengan peristiwa 1965. “Agar perjalanan bangsa ini ke depan tidak selalu dibayangi oleh ketidakpastian dan keresahan,” ucap Henriette.
Selain itu, PGI menolak adanya pelarangan, razia, penyitaan barang cetakan-seperti buku-tanpa melalui proses peradilan. Menurut dia, tindakan tersebut sama dengan mengambil alih hak seseorang tanpa dasar hukum. “Presiden Joko Widodo perlu menindak tegas aparat atau kelompok masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan sedemikian,” katanya.
Bila beberapa masyarakat atau golongan ada yang tidak setuju dengan ideologi tertentu, cara menghadapinya ialah dengan mengajukan argumentasi yang rasional, bukan dengan tindakan kekerasan. Cara mengimbanginya ialah lewat tulisan dan menerbitkan buku-buku, bukan dengan memberangusnya, sehingga dapat membuka ruang dialog dan mudah dipahami masyarakat. PGI meminta agar pemerintah menghentikan segala bentuk pembubaran paksa, apalagi yang disertai kekerasan.
