TEMPO.CO, Jakarta - Paguyuban Suporter Tim Nasional Indonesia meminta lembaga yang berwenang menghukum mafia skor bola tidak terlibat seumur hidup dalam kepengurusan sepak bola jika terbukti bersalah. Alasannya, selain sudah cacat integritas juga telah merusak citra sepak bola Indonesia.
Baca: Sekretaris Kemenpora Beri Penjelasan Soal Mafia Skor Bola ke Polisi
Aspirasi itu disampaikan Ketua Paguyuban Suporter, Iganisus Indro, seusai menemui perwakilan Satgas Antimafia Bola di Markas Polda Metro Jaya, Jumat, 28 Desember 2018. Indro menyebutkan, apabila para pelaku pengaturan skor masih diizinkan terlibat dalam kepengurusan organisasi, maka citra sepak bola Indonesia akan semakin tercoreng.
Menurut Indro, skandal pengaturan skor pertandingan sepak bola di Liga 2 dan Liga 3 musim 2018 merupakan kejahatan serius yang tidak dilakukan secara perorangan. "Mafia skor bola ini seperti lingkaran setan, yang terlibat tidak hanya pada wasit, tapi juga pemain. Saya yakin banyak yang terlibat dan itu tugas Satgas untuk mencari dan membongkar dalangnya," kata Indro.
Indro menyarankan, Satgas Antimafia Bola tidak hanya memeriksa petinggi Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI, wasit, dan para pemain, tapi juga bandar judi yang diduga kuat punya andil dalam mengatur skor pertandingan.
Masih menurut Indro, Satgas Antimafia Bola sebaiknya bekerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melihat aliran dana yang diterima para wasit, pemain, dan pihak lain yang diduga terlibat kasus pengaturan skor.
Satgas AntiMafia Bola bentukan Kepolisian RI telah menetapkan empat tersangka dalam kasus pengaturan skor pada Liga 2 dan Liga 3 musim 2018. Tersangka itu adalah anggota Komite Eksekutif PSSI, Johar Lin Eng, mantan Komisi Wasit, Priyanto beserta anaknya Anik Yuni, dan anggota Komisi Disiplin PSSI, Dwi Irianto.
Keempat tersangka kasus mafia skor bola itu dijerat dengan pasal tindak pidana penipuan atau suap, dan pencucian uang. Sangkaan itu sebagaimana diatur Pasal 378 dan Pasal 372 KUH Pidana juncto Undang-Undang Nomor 11 Taun 1980 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
