TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy memastikan posisi pemerintah Indonesia soal penolakan timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023. Muhadjir menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Plt Menpora dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin, 20 Maret 2023.
"Posisi kami jelas, pemerintah Indonesia tidak akan pernah beringsut sejengkal pun dalam menegakkan konstitusi," ujarnya dikutip dari YouTube DPR RI. "Hanya memang kami sudah berkomitmen menjadi penyelenggara dan kita juga sepakat acara ini sangat strategis untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia."
Ia menilai Piala Dunia U-20 2023 sebagai upaya untuk menaikkan kelas sepak bola Indonesia ke kancah internasional. Kesempatan ini, menurut Muhadjir, belum tentu akan datang lagi dalam waktu dekat.
"Ini adalah momentum yang belum tentu akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, untuk membawa Indonesia bisa berbicara di kancah internasional, khususnya sepak bola," tuturnya.
Dalam rapat tersebut turut hadir perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil. Ia pun mengungkapkan bahwa pihaknya menolak keras kedatangan timnas Israel ke Indonesia.
Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan karena, menurut dia, Israel merupakan negara teroris yang sampai saat ini eksistensinya tidak diakui pemerintah. Jika Indonesia membiarkan mereka bermain di Piala Dunia U-20 2023, Nasir mengatakan sama saja dengan melanggar konstitusi.
"Ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel dan dalam pembukaan konstitusi kita jelas tak pernah bisa menerima penjajahan," ucap Nasir.
"Kalau kemudian Fraksi PKS menyampaikan penolakan timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023 itu karena kami ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang kita miliki," tuturnya.
