TEMPO.CO, Jakarta - PT Liga Indonesia selaku operator Liga Super Indonesia (LSI atau ISL) berencana melakukan rapat darurat dengan klub pada Senin, 16 Februari 2015. Rapat itu untuk menyikapi rekomendasi Tim Sembilan terkait dengan penundaan "kick off" kompetisi sepak bola tertinggi di Tanah Air.
"Kita sudah ketemu dengan klub. PSSI, Liga, dan klub akan mengelar emergency meeting pada Senin, menyangkut kepastian dan konsekuensi penudaan dan kelangsungan kompetisi," kata CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono di Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2015.
Joko yang juga Sekjen PSSI itu menjelaskan, dengan adanya rencana pertemuan tersebut, saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan langkah berikutnya untuk menyikapi rekomendasi Tim Sembilan kepada Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) itu.
PT Liga awalnya menjadwalkan LSI dimulai 20 Februari. Joko memberikan gambaran suram jika kick off kompetisi ditunda seperti yang direkomendasikan oleh Tim Sembilan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dikoordinatori oleh mantan Wakapolri Oegroseno itu. "Jika ditunda rentetannya panjang. Itu berkaitan dengan kontrak dengan partner maupun kontrak pemain. Bisa saja dibatalkan," kata dia.
Terkait dengan NPWP, Joko Driyono menegaskan jika klub yang sudah berbentuk PT dipastikan sudah mempunyai. Bahkan, untuk perangkat pertandingan yang ditugaskan oleh PT Liga Indonesia juga dipastikan taat pajak. "Wasit yang kami tugaskan punya NPWP. Liga telah memungut pajak mereka sesuai dengan aturan," ujarnya.
Untuk NPWP pemain, kata Joko, yang berhak memungut pajang adalah masing-masing klub. Hanya saja, untuk masalah teknis atau pembuatan NPWP semuanya tergantung dari individu pemain.
Joko Driyono menjelaskan, saat ini pihaknya telah berusaha memenuhi semua permintaan dari BOPI. Sedikitnya ada sembilan item yang harus dilengkapi dengan cepat. Dengan demikian belum semua terpenuhi di antaranya masalah kontrak pemain. "Hingga saat ini masih ada pemain yang baru tahap kontrak. Jadi, semuanya belum bisa dilaporkan," kata pria asal Ngawi, Jawa Timur, ini.
