Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia memastikan kompetisi Liga 1 2018 akan berjalan tanpa adanya batasan gaji atau "salary cap".
Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono, di Jakarta, Jumat, menyebutkan penghilangan "salary cap" ini menjadi alasan mengapa Liga 1 musim terkini tidak akan menerapkan aturan "marquee player".
"Keberadaan marque player hanya relevan jika salary cap diimplementasikan," ujar Joko.
Kebijakan ini berbeda dengan apa yang diterapkan di Liga 1 musim 2017 di mana terdapat salary cap per-klub yaitu sebesar Rp 15 miliar.
Ketika itu, salah satu pertimbangan kebijakan salary cap adalah demi menyeimbangkan kekuatan finansial setiap klub. Khusus untuk pemain dunia atau disebut "marquee player", gajinya diberikan di luar salary cap yang sudah ditentukan.
Tidak adanya salary cap untuk Liga 1 musim 2018, PSSI tidak mengkhawatirkan adanya protes dari klub-klub kecil dengan dana terbatas.
"Industri ini berjalan dengan mekanisme pasar bebas. Jadi kalau tidak bisa bersaing pasti akan tertinggal. Ini juga terjadi di seluruh dunia," tutur Joko.
Joko sendiri mengakui yang paling efektif untuk melindungi klub di tengah kebijakan liga tanpa salary cap adalah sistem "financial fair play" seperti yang diterapkan Asosiasi Sepak Bola Uni Eropa (UEFA).
Sederhananya, financial fair play mengatur bahwa setiap klub bebas mengeluarkan uang untuk mengontrak pesepak bola manapun asalkan sumber dananya berasal dari bisnis sepak bola, bukan yang lain.
Namun di Indonesia, Joko mengungkapan, financial fair play belum bisa digunakan sepenuhnya di Indonesia karena klub-klub di Tanah Air belum semuanya berlisensi AFC.
"Sampai hari ini baru lima berlisensi, itupun tiga lolos bersyarat. Financial fair play baru bisa dipraktikkan kalau semua klub sudah berlisensi," kata dia.
Dengan tidak adanya regulasi marquee player, di Liga 1 akan diterapkan regulasi 3+1 untuk pemain asing yaitu setiap tim berhak mengontrak tiga pemain impor non-Asia dan seorang dari Asia. Selain itu, regulasi terkini Liga 1 juga meniadakan aturan pembatasan umur.
