Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Letjen (Purn) Marciano Norman berpesan kepada seluruh peserta Kongres Luas Biasa (KLB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) agar tidak mengecewakan masyarakat pecinta sepakbola.
"Jangan kecewakan harapan masyarakat yang begitu besar mencintai sepakbola. Saudara harus bisa meningkatkan kualitas sepakbola, saudara harus menempatkan rakyat Indonesia bangga pada PSSI," kata Marciano dalam pidato pembukaan KLB PSSI di Hotel Mercure Jakarta, Sabtu malam, 27 Juli 2019, seperti dikutip dari Antara.
KLB PSSI itu telah berlangsung. Salah satu hasilnya adalah memutuskan mempercepat pemilihan Ketua Umum PSSI, dari awal tahun, 2020, sebagaimana direncanakan semula, menjadi November tahun ini, 2019.
“Ada yang berharap dipercepat. Untuk menghindari perpecahan kami percepat di November 2019,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto.
Sosok Ketua Umum PSSI yang baru beserta jajaran kepengurusannya memang menjadi isu utama yang paling dipersoalkan selama ini setelah Edy Rahmayadi mengundurkan diri sebagai pucuk pimpinan PSSI karena kesibukannya menjadi Gubernur Sumatera Utara dan kemudian pejabat sementara Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, terjerat kasus hukuman dalam skandal pengaturan pertandingan yang menghebohkan itu.
PSSI sempat memutuskan KLB yang digelar ini tidak mengagendakan pemilihan ketua umum yang baru dan hanya menjadwalkan pembahasan statuta organisasi dan pembentukan komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Sedangkan soal pengurusan yang baru, mereka menyatakan baru akan digelar tahun depan. Hal itu, menurut mereka, sudah sesuai hasil koordinasi dengan badan sepak bola dunia, FIFA.
Saat itu, sempat ada kritik dari sebagian pihak bahwa mereka diduga sedang mengulur-ulur waktu.
Buat mereka yang mengkritik itu, ada ketidakpercayaan bahwa sisa gerbong kepegurusan yang ditinggalkan Edy Rahmayadi dan kemudian Joko Driyono bisa memberikan harapan baru soal perubahan tatakelola persepakbolaan nasional.
Kritik dan oposisi terhadap gerbong kepengurusan lama yang saat ini ada di PSSI bisa ada benarnya atau tidak. Tapi, memang, setelah “untuk kesekian kalinya” muncul skandal pengaturan pertandingan sepak bola dan bahkan sampai melibatkan kepolisian dalam mengusut jaringannya, ada rasa ketidakpercayaan atau mungkin rasa skeptis bahwa PSSI bak berjalan di tempat karena selalu terjatuh di lubang yang sama. Apalagi, ketika prestasi tim nasional tak kunjung lepas landas dan bahkan terkesan menurun.
Muara dari apapun kecanggihan kepengurusan PSSI adalah prestasi tim nasional dan liga-liganya yang kian profesional serta bersih dari suap.
Marciano mengatakan masyarakat sangat mendambakan PSSI mampu membawa kehormatan bangsa dan negara di mana pun mereka bertanding.
"Di samping sebagai Ketua KONI Pusat periode 2019-2023, saya juga penggemar sepakbola Indonesia. Kami bangga pada semangat juang mereka," katanya seperti dikutip dari Antara.
Dia berharap Pelaksana tugas (PLT) Ketua Umum PSSI beserta jajarannya dapat memimpin pelaksanaan rapat kongres dengan para pejabat terkait untuk merumuskan statuta PSSI yang sangat penting.
"Saya harapkan bisa melakukan kongres ini dengan sebaik-baiknya," katanya.
KLB PSSI digelar secara tertutup di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, tepat pukul 19.30 WIB dengan dihadiri oleh puluhan pemegang hak suara PSSI dari perwakilan 34 Asosiasi Provinsi, perwakilan 18 klub Divisi Liga 1, perwakilan dari 16 klub Liga 2, perwakilan 16 klub Liga 3, serta perwakilan dari asosiasi futsal dan sepakbola wanita.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari badan sepak bola dunia yaitu Asosiasi Federasi Sepakbola Internasional (FIFA).
Terdapat tiga agenda utama dari kongres tersebut yang berkaitan dengan agenda pemilihan Komite Eksekutif (exco) pada Januari 2020, yakni pengesahan status PSSI, pengesahan revisi kode pemilihan PSSI, dan memilih anggota baru Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan.
Tapi, kemudian terjadi dinamika dalam KLB PSSI itu, yaitu pemilihan ketua umum yang menjadi ujung dari agenda pemilihan komite eksekutif itu dimajukan menjadi November 2019.
