TEMPO.CO, Surabaya -- Chief Executive Officer Persebaya Surabaya Gede Widiade menanggapi dingin pengumuman nama-nama anggota Tim Transisi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Jumat malam, 8 Mei 2015. Menurut Gede, pembentukan tim transisi tersebut harus dilihat dulu.
“Pembentukan tim transisi itu melanggar Statuta FIFA dan Statuta PSSI atau tidak? Kalau melanggar sangat disayangkan, tapi kalau tidak ya mangga-mangga mawon (silakan saja). Namanya ikhtiar kan boleh-boleh saja,” kata Gede, Sabtu, 9 Mei 2015.
Meski demikian, Gede pesimistis tim transisi yang beranggotakan 17 tokoh tersebut dapat bekerja sesuai harapan, khususnya memutar kompetisi liga sepak bola di semua level. Kegiatan kompetisi macet setelah PSSI menghentikan liga dengan alasan force majeure. “Mereka mau memutar kompetisi pakai apa, uang dari mana?” kata dia.
Menurut Gede, sejauh ini duit untuk biaya kompetisi berasal dari kantong klub-klub peserta liga0. Ia mengklaim seluruh klub bersifat independen alias tanpa bantuan dana dari pemerintah. Namun bila kompetisi jadi dilanjutkan, Gede belum memastikan klubnya bakal ikut atau tidak. “Mestinya kami diajak duduk bersama dulu. Ini diajak ketemu saja tak pernah,” kata dia.
Gede enggan berkomentar banyak soal komposisi tim transisi pilihan Menteri Imam Nahrawi karena tidak kenal secara baik orang per orang. Yang dia tahu hanyalah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. “Saya pernah mendemo PSSI bersama Ridwan Kamil saat masih dipimpin Nurdin Halid. Kami demo di Liverpool, Inggris,” ujarnya.
Berbeda dengan Gede, Komisaris PT Persebaya Indonesia (Persebaya 1927) Saleh Ismail Mukadar menilai setelah Tim Transisi PSSI terbentuk, tidak ada alasan bagi PT Liga Indonesia untuk tidak memutar kompetisi. Bila PT Liga menolak dengan alasan khawatir kena sanksi FIFA, Saleh balik mempertanyakan saat mereka menggelar kompetisi pada 2012.
“Melalui bendera Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI), PT Liga berani menggelar kompetisi pada 2012 lalu. Padahal, liga tanpa restu FIFA dan pemerintah. Sekarang restu pemerintah ada, sanksi FIFA belum ada. Lalu apa alasannya PT Liga tidak mau,” ujar Saleh.
KUKUH S. WIBOWO
