Bawa Arema FC Raih Piala Presiden, Ajie Belum Pasti Pemain Inti

Reporter:
Editor:

Hari Prasetyo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kiper Arema FC, Kartika Ajie, bersama tim (pssi.org)

    Kiper Arema FC, Kartika Ajie, bersama tim (pssi.org)

    TEMPO.CO, Jakarta - Yanuar Hermansyah angkat jempol untuk kesuksesan Kartika Ajie dalam mengawal gawang timnya sejak laga ketiga babak penyisihan grup hingga menjadi juara Piala Presiden 2019. Namun, pelatih kiper Arema FC itu menegaskan tak ada jaminan posisi kiper inti untuk si penjaga gawang.

    Utam Rusdiyana yang bermain di dua laga awal babak penyisihan grup dengan catatan kebobolan tiga gol, tetap tak dipandangnya sebelah mata. Begitu pula dengan kiper Arema lainnya, Sandy Firmansyah, yang malah sama sekali tak dimainkan sepanjang digelarnya turnamen pramusim tersebut, tetap berpeluang menjadi kiper utama di Liga 1 2019 nanti.

    "Peluang ketiga kiper ini masih ada untuk menjadi kiper utama, semuanya akan kami siapkan menjadi kiper inti, kami butuh ketiga-tiganya, jadi tidak ada jaminan untuk Ajie," kata pelatih kiper yang akrab disapa Begal itu kepada Wearemania.net.

    Begal punya alasan sendiri tak mau berpatokan pada satu kiper utama saja. Salah satunya, menurutnya baik Ajie, Utam, dan Sandy memiliki kualitas yang tak berbeda jauh.

    "Beda cerita ketika masih ada Kurnia Meiga dulu, sudah bisa ditebak, pasti dia jadi kiper utama. Kalau sekarang ini tidak bisa, kita tidak berpatokan satu kiper utama karena ketiganya tidak jauh beda kualitasnya," kata pria asal Malang ini.

    Pelatih kiper yang juga legenda hidup Arema era Galatama itu ingin ketiga kipernya bersaing sehat di dalam sesi latihan. Di sanalah mereka memaksimalkan peluang untuk bermain.

    "Kalau mereka bagus dalam sesi latihan, pelatih tentu tidak tutup mata, pelatih pasti melihat siapa yang paling siap untuk bermain," kata pelatih kiper Arema FC ini.

    WEAREMANIA.NET


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.