Hadiah Piala Kemerdekaan dari APBN, Apa Kata Anggota DPR?  

Reporter

Pemain PSMS Medan versi PT Liga Indonesia, menggelar aksi damai di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, (17/6). Mereka menuntut diselesaikannya pembayaran tunggakan gaji selama 10 bulan yang dilakukan manajemen PSMS. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menggunakan anggaran negara untuk membiayai hadiah Piala Kemerdekaan. Ridwan Hisyam, Wakil Ketua Komisi Olahraga DPR, mengatakan kebijakan tersebut berpotensi merugikan negara. "Karena tidak ada pengalokasian anggaran untuk program tersebut pada tahun ini," kata Ridwan.

Politikus Golkar ini mengatakan instansi yang dipimpin Imam Nahrawi itu tak masalah membiayai turnamen sepak bola asalkan terlebih dulu melalui proses penganggaran dengan Dewan. Menjadi persoalan bila Kementerian Olahraga mendadak menganggarkan turnamen tanpa alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Itu akan menjadi bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujarnya.

Juara Piala Kemerdekaan memang terkatung-katung lantaran Tim Transisi, lembaga yang dibentuk Kementerian Olahraga untuk menggantikan peran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), tak kunjung memberikan hadiah kepada para pemenang sejak dua bulan lalu. Mereka adalah PSMS Medan yang meraih juara pertama dengan hadiah Rp 1,5 miliar, Persinga Ngawi juara kedua Rp 1 miliar, dan juara ketiga Persiba Bantul Rp 750 juta.

Belakangan diketahui bahwa Tim Transisi melalui Cataluna Sportindo, event organizer yang menangani Piala Kemerdekaan, gagal mendapatkan sponsor sehingga Kementerian Olahraga mengambil alih pemberian hadiah kepada pemenang. Alhasil, duit juara dengan total Rp 3,25 miliar ditalangi oleh Kementerian. Duit itu dipastikan sudah cair pada Jumat pekan lalu.

Ridwan pun sangsi BPK bakal menoleransi kebijakan Kementerian Olahraga ini. Ia menduga lembaga pemeriksa keuangan itu akan mendesak Kementerian Olahraga mengembalikan duit hadiah tersebut ke kas negara. Dewan, kata dia, tak bisa berbuat banyak karena persoalan keuangan ada di ranah BPK. "Kami menyerahkannya ke BPK," tuturnya.

Meski demikian, Kementerian Olahraga sepertinya tak risau dengan potensi timbulnya masalah pada hadiah Piala Kemerdekaan. Menurut Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Olahraga, instansinya sudah mempertimbangkan banyak aspek bila nanti menghadapi pemeriksaan BPK. "Kalau itu berpeluang korupsi, ngapain kami adakan? Sama saja bikin masalah."

TRI SUHARMAN 






Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

11 jam lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

13 jam lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

14 jam lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.


CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

18 jam lalu

CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

1 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

1 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

1 hari lalu

Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

Masa Aksi penolakan pengesahan RKUHP diminta meninggalkan Gedung DPR karena dianggap sudah melewati batas waktu untuk berdemonstrasi.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

1 hari lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

1 hari lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

1 hari lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.