Presiden UEFA Dorong Transparansi Venue Liga Champions

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden UEFA asal Slovenia, Aleksander Ceferin. (Skysports)

    Presiden UEFA asal Slovenia, Aleksander Ceferin. (Skysports)

    TEMPO.CO, Jakarta - Proses untuk memilih tempat penyelenggaraan final Liga Champions harus terbuka dan transparan, kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin.

    Pria asal Slovenia itu juga mengatakan pada Kamis bahwa mungkin saja final itu bisa diadakan di luar Eropa pada masa mendatang.

    Stadion tempat pertandingan final sekarang dipilih secara tertutup oleh penyelenggara UEFA, tapi Ceferin yang menggantikan Michel Platini pada bulan lalu yakin sistem tender yang tepat harus diperkenalkan.

    "Proses tender harus sangat jelas karena jika Anda memilih final Liga Champions atau Liga Europa berdasarakan politis maka itu tidak benar," ujar Ceferin seperti dikutip di media Inggris.

    "Dengan prosedur penawaran yang jelas saya akan melindungi administrasinya dan diri saya sendiri karena siapa pun yang mencoba untuk menghubungi kami, untuk mendorong kami dan meminta kami untuk mendukung seperti itu, kami memiliki jawaban yang jelas, Maaf ada aturan yang jelas dan kita tidak bisa melakukannya."

    Ceferin juga terbuka untuk kemungkinan final diselenggarakan di luar Eropa.

    "Saya pikir itu mungkin menjadi ide di masa depan, tetapi kita harus berbicara soal itu," katanya. "Untuk pergi dari Portugal ke Azerbaijan misalnya hampir sama ... seperti jika Anda pergi ke New York.

    "Untuk para penggemar itu tidak ada masalah tapi kita harus lihat ini adalah kompetisi Eropa jadi mari kita berpikir tentang hal itu."

    Final Liga Champions untuk musim ini akan berlangsung di Stadion Millennium Cardiff pada 3 Juni, demikian Reuters.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.