TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta kepada PSSI agar nasib pesepak bola di tengah pandemi penyakit virus corona (COVID-19) menjadi jelas sebelum bulan puasa.
“Kami ingin kebijakan yang menyangkut soal nasib pemain dimusyawarahkan oleh PSSI secara tripartit dengan klub dan asosiasi pemain. Idealnya ini dilakukan secepatnya, kalau bisa sebelum puasa. Saya berharap kebijakan ini jangan telat. Lebih baik kita mengantisipasi dan preventif,” ujar Syaiful di Jakarta, Rabu.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, persoalan tersebut penting karena sulit memprediksi kapan pandemi COVID-19 berakhir di Indonesia. Ia mengkhawatirkan pandemi bisa berlangsung sampai bulan Juni 2020.
Andai itu terjadi dan status tanggap darurat COVID-19 dicabut oleh pemerintah, kompetisi diyakini tidak bisa langsung bergulir karena nantinya masih ada tahap pemulihan dan normalisasi pascapandemi.
“Selama periode itu saya melihat belum memungkinkan dilakukan penyelenggaraan acara olahraga. Dalam konteks ini, bayangan saya, penundaan kompetisi liga akan sangat panjang, bisa saja sampai tahun depan. Di sinilah perlu ada terobosan kebijakan dari PSSI, klub dan asosiasi pemain,” tutur dia.
Syaiful melanjutkan, kalau prediksinya sesuai, para pesepak bola, pelatih, ofisial dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan liga akan sangat merasakan dampaknya.
Penundaan panjang dan adanya peluang dihentikannya liga dapat membuat pesepak bola kesulitan. Oleh karena itu PSSI, klub dan asosiasi pemain harus memberikan perlindungan kepada pemain agar tidak diputuskan kontrak dan ditelantarkan begitu saja.
PSSI dalam Surat Keputusan PSSI bernomor SKEP/48/III/2020 telah mempersilakan klub-klub Liga 1 dan Liga 2 untuk menggaji pemainnya maksimal 25 persen pada bulan Maret sampai Juni 2020 dari gaji yang tertera di kontrak di tengah jeda kompetisi akibat virus corona.
Namun, dalam prosesnya, ada klub yang memotong sampai 90 persen gaji pemain juga pelatihnya.
“Faktanya ada klub yang hanya membayar 10 persen gaji. Kalau cuma membayar gaji sebesar 25 persen dari kontrak sampai beberapa bulan ke depan saya kasihan karena pemain bola kita dan keluarganya bisa kesulitan,” tutur Syaiful.
Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum jarak jauh dengan pemangku olahraga pada Rabu (8 April). Selain Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, rapat itu juga diikuti oleh praktisi Yayuk Basyuki serta beberapa perwakilan atlet seperti Kevin Sanjaya dari bulu tangkis dan Eko Yuli Irawan dari angkat besi.
