Kasus Pelecehan Seks, FIFA Skors Presiden Sepak Bola Haiti

Reporter:
Editor:

Nurdin Saleh

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor FIFA di Zurich, Swiss. (beinsports.com)

    Kantor FIFA di Zurich, Swiss. (beinsports.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan sepak bola dunia (FIFA) menskors presiden federasi sepak bola Haiti Yves Jean-Bart selama 90 hari. Hukuman itu dijatuhkan berkaitan dengan klaim bahwa pejabat itu telah melakukan pelecehan seksual terhadap pemain sepak bola wanita muda di pusat pelatihan nasional negara tersebut.

    "Jean-Bart telah diberitahu tentang keputusan hari ini. Sanksi sementara mulai berlaku segera," demikian pernyataan FIFA seperti dikutip Reuters, Senin.

    "Sanksi ini telah diberlakukan sehubungan dengan investigasi yang sedang berlangsung mengenai Jean-Bart."

    FIFA menyebutkan sesuai dengan pasal 84 dan 85 Kode Etik FIFA, Komite Etik Independen untuk sementara melarang Mr Yves Jean-Bart, Presiden Federasi Sepak Bola Haiti (FHF), dari semua kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola di kedua tingkat nasional dan internasional, untuk jangka waktu 90 hari.

    Jean-Bart membantah tuduhan bahwa ia memaksa beberapa pemain di pusat pelatihan asosiasi di Croix-des-Bouquets untuk melakukan hubungan seks dalam insiden yang terjadi lima tahun, surat kabar Guardian Inggris melaporkan bulan lalu. Pusat pelatihan itu dibangun dengan hibah FIFA.

    Berbagai tuduhan dibuat terhadapnya oleh orang-orang yang diduga sebagai korban, teman-teman dan anggota keluarga mereka, merinci bagaimana dia memaksa gadis-gadis melakukan hubungan seks dengan mengancam mereka akan kehilangan tempat mereka dalam program tim nasional.

    Menyangkal tuduhan itu, Jean-Bart memberi tahu Guardian bahwa tudingan itu adalah manuver untuk mengacaukan federasi sepak bola Haiti, termasuk ketua dan keluarganya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ekspor Benih Lobster, dari Susi Pudjiastuti hingga Edhy Prabowo

    Kronologi ekspor benih lobster dibuka kembali oleh Edhy Prabowo melalui peraturan menteri yang mencabut larangan yang dibuat Susi Pudjiastuti.